MEDAN – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Sumatera Utara mengimbau masyarakat agar tetap tenang, bijak, dan kritis dalam menyikapi berbagai informasi maupun narasi negatif yang belakangan beredar di ruang publik dan media sosial terkait Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua Carateker PW GPI Sumut, Waladun Shaleh, M.Pd., menilai derasnya arus informasi di era digital menuntut masyarakat memiliki kecakapan literasi digital serta kedewasaan dalam menyampaikan pendapat. Sebab, tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Menurutnya, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima, mempercayai, maupun menyebarluaskan informasi agar tidak mudah terjebak dalam isu yang belum terverifikasi.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda di Sumatera Utara, agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu dan narasi negatif yang belum terverifikasi. Jangan sampai kita justru menjadi bagian dari penyebaran informasi yang memperkeruh suasana dan merusak persatuan,” ujar Waladun dalam keterangannya.
Ia menegaskan, kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan penilaian, masukan, maupun kritik terhadap pejabat publik dan penyelenggara negara, termasuk pimpinan lembaga negara.
Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan fakta, data, serta argumentasi yang objektif.
“ Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dan tidak boleh dibatasi sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab. Akan tetapi, kritik harus dibedakan dari fitnah, tuduhan tanpa bukti, maupun upaya membangun opini yang menyesatkan. Kita harus membiasakan diri mengedepankan fakta dan tidak menjadikan asumsi sebagai kebenaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, PW GPI Sumut mengajak masyarakat untuk membangun budaya komunikasi publik yang sehat, menghormati prinsip praduga tak bersalah, serta tidak melakukan penghakiman terhadap siapa pun hanya berdasarkan informasi yang belum teruji kebenarannya.
Waladun juga mendorong agar setiap dugaan pelanggaran atau persoalan hukum yang berkaitan dengan pejabat publik disampaikan melalui mekanisme dan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, ruang demokrasi harus tetap terbuka bagi kritik dan pengawasan publik. Namun, kebebasan tersebut juga harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga ruang publik dari penyebaran hoaks, fitnah, provokasi, serta pembentukan opini yang tidak didasarkan pada fakta.
PW GPI Sumut berharap seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan pemuda, dapat mengambil peran sebagai pelopor dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan mencerdaskan.
Sikap kritis, lanjutnya, harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral, etika komunikasi, serta komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita kehilangan kejernihan berpikir dan merusak persaudaraan. Mari kita jaga ruang publik agar tetap sehat, demokratis, dan berlandaskan fakta,” tutup Ketua Carateker PW GPI Sumut, Waladun Shaleh, M.Pd. (Jeri)



