Korannusantara.id, Medan – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan bedah buku bertajuk “Pidana Politik: Obstruction of Justice dan Amnesti Presiden” karya Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan, Prof. Muradi, di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi akademis dan dialektika kritis bagi kader-kader GMNI, mahasiswa, serta kalangan akademisi untuk mendalami hubungan antara hukum, kekuasaan, dan dinamika politik dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Forum intelektual ini diikuti anggota GMNI dari berbagai daerah di Sumatera Utara serta mahasiswa Program Studi Ilmu Politik. Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, khususnya mengenai konsep perintangan proses hukum (obstruction of justice) dan kewenangan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti.
Dalam pemaparannya, Prof. Muradi menjelaskan bahwa buku tersebut berangkat dari kegelisahan akademik terhadap kompleksitas hubungan antara kepentingan politik dan proses penegakan hukum. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif mengenai batas antara penegakan hukum, perintangan proses peradilan, dan potensi kriminalisasi bernuansa politik menjadi penting dalam menjaga supremasi hukum serta kualitas demokrasi.
“Relasi antara hukum dan politik sering kali berada di wilayah abu-abu. Melalui buku ini, saya berupaya memetakan bagaimana konsep obstruction of justice bekerja dalam kasus-kasus bernuansa politik, sekaligus menelaah posisi strategis amnesti Presiden yang kerap berada di persimpangan antara pertimbangan rekonsiliasi politik, kemanusiaan, dan akuntabilitas hukum,” jelas Prof. Muradi di hadapan peserta diskusi.
Sementara itu, Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Diga Adlinta Pinem, menegaskan bahwa kegiatan bedah buku tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mengembangkan budaya literasi, memperkuat tradisi intelektual, serta membangun nalar kritis kader dan mahasiswa terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
“Sebagai organisasi kader dan perjuangan, GMNI Sumut memandang penting untuk terus menghadirkan diskursus yang mencerahkan publik. Melalui bedah buku karya Prof. Muradi ini, kader GMNI dan mahasiswa diajak untuk tidak sekadar menjadi penonton dinamika politik dan hukum, tetapi juga mampu memahami, mengkaji, serta menganalisisnya secara objektif, kritis, dan konstitusional,” ujar Diga.
Diskusi berlangsung dinamis dengan dipandu moderator Damses Sianturi. Kegiatan ini juga menghadirkan dua akademisi Kota Medan sebagai pembedah, yakni Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum. dan H. Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos., M.Si.
Kedua pembedah memberikan perspektif dan catatan kritis dari sudut pandang hukum, sosial, dan politik. Berbagai pandangan tersebut kemudian diperdalam melalui sesi tanya jawab interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, argumentasi, serta pandangan kritis terhadap materi yang dibahas.
Melalui kegiatan ini, DPD GMNI Sumatera Utara berharap tradisi diskusi akademis dan literasi kritis terus berkembang di lingkungan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.
Lebih dari sekadar membedah sebuah karya akademik, forum tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan kebangsaan, memperkuat kesadaran konstitusional, serta mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum secara kritis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
DPD GMNI Sumut menegaskan bahwa tradisi intelektual dan keberanian berpikir kritis merupakan bagian penting dari pembentukan kader yang memiliki kepekaan sosial, integritas, serta tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara.


