Korannusantara.id – Padangsidimpuan, Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2027 kembali diwarnai dinamika internal DPRD. Perbedaan pandangan antara kelompok 13 dan kelompok 17 anggota dewan mencuat dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (19/11/2026).
Belum tercapainya kesepahaman di antara kedua kelompok tersebut menjadi sorotan, terutama karena pembahasan anggaran daerah harus segera dituntaskan sesuai tahapan dan batas waktu yang telah ditentukan.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut perubahan jadwal pembahasan, tetapi juga memperlihatkan pentingnya komunikasi, kesepakatan bersama, serta mekanisme pengambilan keputusan di internal lembaga legislatif.
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, S.Ak., menjelaskan bahwa perubahan jadwal pembahasan R-APBD merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi pada 16 November 2026.
Ia menerangkan, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Padangsidimpuan Nomor 9 Tahun 2026, pembahasan APBD semula dijadwalkan dimulai pada 12 November 2026 dengan agenda penyampaian nota keuangan. Selanjutnya, jawaban Wali Kota dijadwalkan pada 13 November, dilanjutkan pembahasan di Badan Anggaran hingga pengambilan keputusan tingkat II pada 24 November 2026.
Namun, agenda tersebut mengalami kendala setelah rapat paripurna tidak memenuhi kuorum, meskipun telah dilakukan penundaan sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
“Mengacu pada Pasal 95 ayat (6) Peraturan DPRD Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, apabila kuorum tetap tidak terpenuhi setelah penundaan, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi,” jelas Srifitrah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi pada 16 November 2026 menyepakati perubahan jadwal pembahasan.
Penyampaian nota keuangan Ranperda APBD ditetapkan pada 19 November 2026, dilanjutkan dengan jawaban Wali Kota pada pukul 20.00 WIB. Sementara pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan pada 27 November 2026 pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut disebut dihadiri sejumlah pimpinan fraksi, yakni Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerakan Kebangkitan, serta perwakilan Fraksi PKB.
Perbedaan Pandangan Kembali Mencuat
Dalam rapat paripurna, perbedaan pandangan di antara anggota DPRD kembali mengemuka. Sejumlah anggota meminta agar perubahan jadwal pembahasan tidak mengabaikan kesepakatan bersama maupun aspirasi anggota dewan.
Marataman Siregar, yang mewakili 17 anggota DPRD penandatangan tuntutan internal, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan bukan bertujuan memperpanjang persoalan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk introspeksi sekaligus upaya memperbaiki komunikasi antara pimpinan dan anggota DPRD.
Ia berharap seluruh agenda yang sempat tertunda dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepahaman bersama. Sebab, kepentingan utama DPRD adalah memastikan pembahasan APBD berjalan optimal dan berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Dewi Fortuna, menegaskan bahwa keputusan rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi pada 16 November 2026 harus menjadi pedoman karena telah ditempuh melalui mekanisme tata tertib DPRD.
Pandangan berbeda disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Gerakan Kebangkitan, Khoiruddin Siagian. Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan dalam rapat paripurna harus benar-benar mencerminkan suara anggota dewan.
Menurutnya, apabila kesepakatan bersama tidak tercapai, mekanisme pengambilan keputusan melalui pemungutan suara atau voting dapat ditempuh sesuai tata cara persidangan.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Purnadi, S.E., menyampaikan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan, pembahasan APBD harus tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan bahwa waktu pembahasan semakin terbatas, mengingat batas akhir penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 pada 30 November 2026 semakin dekat.
Jangan Sampai Kepentingan Masyarakat Dikorbankan
Persoalan internal antara pimpinan dan anggota DPRD diharapkan dapat diselesaikan melalui forum tersendiri tanpa menghambat agenda pembahasan anggaran daerah.
Pasalnya, APBD merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat Kota Padangsidimpuan pada 2027.
Perbedaan pandangan dalam lembaga legislatif merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut semestinya tidak menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Kini, masyarakat menantikan langkah konkret seluruh unsur DPRD untuk menemukan titik temu, menyelesaikan persoalan internal, serta memastikan pembahasan dan penetapan R-APBD 2027 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki Nasution, para staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kota Padangsidimpuan.
(Indra Saputra)
( Indra saputra )



