• Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Koran Nusantara
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
Koran Nusantara
No Result
View All Result
  • Home
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Artikel
  • Artis
  • Hukum & Kriminal
  • Kuliner
  • Pendidikan
  • Sports
  • Bisnis
  • Opini
Home Daerah

PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Ijazah Anggota DPR, 210 Kader Legislatif Siap Diperiksa

pujo by pujo
19 November 2026
in Daerah
0
PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Ijazah Anggota DPR, 210 Kader Legislatif Siap Diperiksa
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

MEDAN – Keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik kembali menjadi sorotan. Di tengah menguatnya tuntutan masyarakat agar keabsahan ijazah dan riwayat pendidikan para wakil rakyat diperiksa secara transparan, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara justru menyatakan kesiapan untuk membuka dokumen pendidikan seluruh kadernya yang menduduki jabatan publik.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap gerakan masyarakat yang mendorong keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan anggota legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki alasan untuk menolak pemeriksaan maupun verifikasi ulang terhadap dokumen persyaratan pencalonan kader yang saat ini menduduki jabatan publik.

Menurut Sutrisno, keterbukaan dokumen pendidikan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman politik, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Setiap pejabat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum harus bersedia mempertanggungjawabkan persyaratan pencalonannya, termasuk keabsahan ijazah dan riwayat pendidikan.

Dukungan PDI Perjuangan Sumut ini menyikapi berkembangnya petisi daring di platform Change.org yang digagas Farida Octavia. Petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik tersebut tercatat telah memperoleh 30.230 tanda tangan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 09.22 WIB.

Desakan serupa juga berkembang di daerah. Sejumlah elemen masyarakat meminta penyelenggara pemilu bersikap transparan dalam memastikan keabsahan dokumen pendidikan anggota legislatif. Bahkan, aspirasi tersebut pernah disuarakan melalui aksi unjuk rasa Garda Harapan Sumut pada 20 Oktober 2026, yang meminta klarifikasi dan keterbukaan dokumen akademik seorang anggota DPRD Sumatera Utara.

210 Kader Legislatif Siap Diverifikasi

Sutrisno menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan yang bertugas di lembaga legislatif maupun eksekutif di Sumatera Utara siap menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan secara transparan, jujur, dan independen.

“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” tegas Sutrisno.

Ia merinci, kesiapan tersebut mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Dengan demikian, terdapat 210 kader legislatif yang dinyatakan siap menjalani verifikasi.

Pemeriksaan juga terbuka terhadap dokumen pendidikan kader yang saat ini menduduki jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Dokumen yang dapat diverifikasi meliputi ijazah sejak jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C maupun surat keterangan pendidikan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.

Minta Verifikasi Tidak Tebang Pilih

Lebih jauh, Sutrisno mengingatkan agar proses verifikasi dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif. Lembaga yang memiliki kewenangan harus memastikan keabsahan dokumen berdasarkan data dari institusi penerbit maupun lembaga pendidikan terkait.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sutrisno juga menyatakan PDI Perjuangan tidak ingin terus-menerus dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kader partai, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, keduanya sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan.

Ia menilai persoalan hukum maupun administrasi yang berkaitan dengan individu harus ditempatkan sesuai tanggung jawab masing-masing dan tidak dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh kader partai.

Sutrisno menegaskan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, komitmen terhadap hukum harus diwujudkan melalui kesediaan untuk diperiksa, termasuk terkait pemenuhan persyaratan pencalonan pejabat publik.

“Partai politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kami harus tunduk pada hukum dan menghormati kehendak masyarakat. Jika hukum mengatur adanya pemeriksaan dan rakyat menghendaki keterbukaan, seluruh kader PDI Perjuangan siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonannya untuk diverifikasi ulang,” kata Sutrisno.

Keterbukaan untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menilai persoalan keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.

Transparansi tidak boleh berhenti sebagai tuntutan dalam polemik politik. Lebih dari itu, keterbukaan harus diwujudkan melalui sistem verifikasi yang adil, terukur, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, jabatan publik bukanlah ruang untuk menghindari pertanggungjawaban. Setiap orang yang memperoleh kepercayaan rakyat harus bersedia menjelaskan dan membuktikan pemenuhan persyaratan yang menjadi dasar pencalonannya.

Bagi PDI Perjuangan Sumatera Utara, kesiapan membuka dokumen pendidikan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat sekaligus penghormatan terhadap prinsip negara hukum.(KCU)

Views: 1
Tags: PDIP Sumut
Previous Post

Tinjau Sejumlah Fasilitas Pelabuhan, Dirut Pelindo Dorong Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Layanan

pujo

pujo

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Segenap Pimpinan & Staf DPRD Kota Padangsidimpuan

Segenap Pimpinan & Staf DPRD Kota Padangsidimpuan

Jasa Endorse Pemberitaan KoranNusantara

  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.