Korannusantara.id – JAKARTA, Isu dugaan tekanan politik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan. Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya intervensi Istana terhadap penanganan perkara hukum mencuat dalam potongan tayangan program Catatan Demokrasi tvOne yang beredar di masyarakat.
Isu tersebut turut dikaitkan dengan pembahasan dugaan penyadapan terhadap Presiden serta dugaan tindak pidana makar. Dinamika ini memunculkan pertanyaan serius mengenai independensi penegakan hukum dan posisi Polri di tengah tarik-menarik kepentingan kekuasaan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Advokat sekaligus Pengamat Hukum Kepolisian, Ade Adriansyah Utama, S.H., M.H., melalui opini bertajuk Catatan Celoteh Abah tertanggal 18 November 2026, mengingatkan agar Polri tidak dijadikan sandera pertarungan politik elite.
Menurutnya, persoalan dugaan intervensi terhadap institusi kepolisian tidak boleh disikapi dengan propaganda, saling tuduh, ataupun kepentingan politik. Jika memang terdapat tekanan yang bertujuan menghentikan, mengarahkan, atau menghambat proses penegakan hukum, hal tersebut harus diungkap secara transparan dan dipertanggungjawabkan.
“Jika benar ada tekanan untuk menghentikan, mengarahkan, atau menghambat perkara hukum, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kewibawaan kepolisian, melainkan prinsip negara hukum itu sendiri,” tulis Ade.
Namun, ia juga mengingatkan agar tuduhan intervensi Istana tidak dibangun hanya berdasarkan asumsi atau ketidaksukaan politik. Setiap tuduhan harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden Memimpin Pemerintahan, Bukan Menentukan Hasil Perkara
Ade menegaskan, kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai ruang bagi kepentingan politik untuk mengendalikan hasil penanganan perkara pidana.
Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk memengaruhi penyidikan melalui perintah yang bertentangan dengan hukum.
“Presiden memimpin pemerintahan, bukan menentukan siapa yang harus dinyatakan bersalah,” tegasnya.
Ia menilai tidak boleh ada intervensi yang bertujuan merekayasa alat bukti, melindungi pihak tertentu, ataupun mengkriminalisasi seseorang karena perbedaan kepentingan politik.
Dugaan Tekanan terhadap Penyidik Harus Diungkap
Lebih lanjut, Ade meminta agar setiap dugaan intervensi terhadap penyidik maupun pejabat kepolisian diperiksa melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang berlaku.
Menurutnya, persoalan tersebut harus ditelusuri secara konkret, mulai dari siapa pihak yang diduga memberikan tekanan, isi perintah yang disampaikan, waktu kejadian, hingga dampaknya terhadap proses penegakan hukum.
“Jangan berani kepada rakyat kecil, tetapi mendadak bisu ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tulisnya.
Ia menekankan, aparat penegak hukum harus memiliki keberanian yang sama dalam menangani perkara, tanpa membedakan pangkat, jabatan, kedekatan politik, maupun pengaruh seseorang.
Penyadapan Presiden Tidak Otomatis Merupakan Makar
Mengenai isu dugaan penyadapan terhadap Presiden, Ade berpandangan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara serius apabila ditemukan indikasi adanya tindakan ilegal.
Penyidik perlu mengungkap siapa pihak yang terlibat, bagaimana tindakan tersebut dilakukan, apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas negara, serta apakah ada pelanggaran kewenangan atau akses terhadap informasi rahasia.
Meski demikian, ia mengingatkan agar dugaan penyadapan tidak serta-merta dikaitkan dengan tindak pidana makar.
Menurutnya, makar memiliki unsur-unsur pidana tersendiri yang harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penyadapan tidak otomatis berarti makar. Penyidik harus membuktikan perbuatan, maksud, dan unsur pidana yang relevan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar istilah makar tidak digunakan untuk menekan pihak yang berbeda pandangan politik. Sebaliknya, apabila terdapat ancaman nyata terhadap keamanan negara, aparat harus menanganinya berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.
Bareskrim Diminta Tegak dan Tidak Tunduk pada Kekuasaan
Ade turut menyoroti peran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam menangani perkara-perkara yang menjadi perhatian publik.
Ia meminta agar seluruh proses penyidikan berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum acara pidana, bukan dipengaruhi kepentingan politik maupun kedekatan dengan pihak yang memiliki kekuasaan.
“Pangkat, jabatan, hubungan politik, dan kedekatan dengan penguasa tidak boleh menentukan perlakuan hukum. Jangan sampai hukum hanya berani memeriksa orang yang tidak punya beking,” tulisnya.
Kendati demikian, Ade mengingatkan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah dan proses peradilan yang adil.
Pemerintah dan Polri Diminta Berikan Klarifikasi
Sebagai langkah meredam polemik, Ade mendesak pemerintah dan pimpinan Polri memberikan penjelasan secara proporsional mengenai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menilai transparansi diperlukan agar publik memperoleh informasi yang jelas dan tidak terus diseret dalam kegaduhan politik.
Apabila ditemukan dugaan intervensi, menurutnya, hal itu harus diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang independen dan akuntabel. Jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, pemerintah dan institusi terkait perlu meluruskan informasi agar tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan.
Polri Jangan Menjadi Alat Kepentingan Elite
Menutup opininya, Ade menegaskan bahwa Polri harus tetap berdiri di atas hukum dan konstitusi, bukan menjadi instrumen kepentingan kelompok maupun pertarungan kekuasaan.
Ia menyampaikan sejumlah pesan tegas: apabila Istana menekan penyidik secara melawan hukum, ungkap. Jika ada anggota kepolisian menyalahgunakan kewenangan, tindak. Apabila terjadi penyadapan ilegal, usut. Jika terdapat dugaan makar, buktikan berdasarkan hukum.
Namun, jika seluruh tuduhan hanya berupa klaim tanpa bukti, kegaduhan harus dihentikan.
“Polri bukan polisi Istana, bukan polisi oposisi, dan bukan polisi para elite. Polri adalah alat negara yang harus mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan konstitusi,” tegas Ade.
Ia berharap institusi kepolisian tetap kuat menghadapi kejahatan, berani menghadapi intervensi, serta konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Salam Konstitusi! Salam Supremasi Sipil!



