Korannusantara.id – JAMBI, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Dr. Puadi menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem demokrasi berbasis pengetahuan di era digital. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan “Bawaslu Campus Connect” di Universitas Batanghari, Jambi, Rabu (18/11/2026).
Puadi menyatakan, transformasi digital di tubuh Bawaslu tidak boleh sekadar dimaknai sebagai digitalisasi administrasi atau peluncuran aplikasi semata. Menurutnya, teknologi harus mampu mengubah cara lembaga pengawas pemilu dalam membaca potensi risiko, melakukan pencegahan, dan mengintegrasikan pengawasan bersama publik.
“Teknologi adalah instrumen, bukan tujuan. Transformasi digital Bawaslu juga harus berbicara mengenai etika, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, perlindungan hak warga negara, dan keadilan dalam penggunaan teknologi,” ujar Puadi di hadapan sivitas akademika Universitas Batanghari.
Ia menilai, pesatnya arus informasi di ruang digital saat ini menuntut generasi muda untuk tidak sekadar menjadi konsumen informasi yang pasif. Mahasiswa didorong untuk menjadi warga digital yang kritis (critical digital citizenship) dalam memverifikasi setiap konten yang beredar di ranah publik.
“Jangan menjadi generasi yang paling cepat menerima informasi. Jadilah generasi yang paling kritis dalam memverifikasi informasi. Jangan hanya bertanya apakah informasi ini menarik, tetapi bertanyalah apakah informasi ini benar,” tegasnya.
Melalui program “Bawaslu Campus Connect”, Bawaslu berharap perguruan tinggi dapat bertransformasi menjadi laboratorium demokrasi. Kerja sama antara lembaga pengawas pemilu dan kampus diharapkan meluas ke ranah riset kepemiluan, kajian kebijakan, pemetaan risiko, hingga penguatan pendidikan literasi digital bagi mahasiswa.
Kegiatan yang mengusung tema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan akademisi. Forum tersebut dirancang untuk merumuskan bagaimana pemanfaatan teknologi dan data dapat memperkuat integritas serta kualitas pengawasan pemilu di Indonesia.



