MEDAN – Mengusung semangat “Rakyat Bersatu Membela Indonesia”, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) mengajak ribuan elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan kedaulatan bangsa, melawan oligarki, serta mendesak agar kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Aksi yang dilatarbelakangi kegelisahan dan kepedulian terhadap masa depan bangsa tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026), mulai pukul 14.00 WIB, di kawasan Jalan Abdullah Lubis, Medan.
Koordinator Aksi ARBI, Ahsanul Fuad Saragih, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat dalam mengawal cita-cita kemerdekaan, keadilan sosial, dan amanat konstitusi.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Masjid Al Jihad Medan, Rabu (18/11/2026) sore.
Dalam pernyataan sikapnya, ARBI menegaskan bahwa Indonesia bukan milik segelintir orang, kelompok pemilik modal, ataupun kelompok penguasa.
“Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ahsanul.
Menurutnya, kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan dan pengorbanan besar para pahlawan serta pendiri bangsa. Karena itu, kedaulatan negara, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Lima Agenda Perjuangan ARBI
Dalam konferensi pers itu, ARBI juga memaparkan lima agenda utama yang menjadi landasan gerakan, yakni:
1. Rakyat bersatu membela Indonesia.
2. Rakyat bersatu melawan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.
3. Rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara.
4. Rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945.
5. Rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten.
Kelima agenda tersebut, menurut ARBI, merupakan seruan agar pengelolaan negara tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan penegakan hukum.
Soroti Tambang Ilegal hingga Peredaran Narkotika
Selain persoalan kedaulatan ekonomi dan penguasaan aset negara, ARBI turut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius aparat penegak hukum.
Di antaranya praktik pertambangan ilegal, pembakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga peredaran narkotika.
ARBI mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku kecil di lapangan, tetapi juga menyasar pemodal besar, bandar, jaringan pengendali, serta pihak-pihak yang terbukti melindungi praktik kejahatan tersebut.
“Kita juga mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku kecil di lapangan, tetapi juga mengusut pemodal besar, bandar, jaringan pengendali, serta pihak-pihak yang terbukti menjadi pelindung praktik kejahatan tersebut. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ujar Ahsanul.
Dalam kesempatan itu, Ahsanul didampingi Bendahara Panitia Aksi, Affan Lubis, dan Sekretaris Panitia, Zubeir Ahmad Harahap.
ARBI juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang independen, profesional, transparan, serta terbebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.
Ajak Masyarakat Bergerak Damai dan Konstitusional
Rencana aksi yang diperkirakan diikuti ribuan orang tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi sekaligus sarana menyampaikan aspirasi secara terbuka.
ARBI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam gerakan yang damai, tertib, bermartabat, dan tetap berlandaskan konstitusi.
Para peserta juga diimbau tidak melakukan tindakan anarkis, menghindari kekerasan maupun perusakan fasilitas umum, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Hak-hak masyarakat lainnya juga diminta tetap dihormati selama aksi berlangsung.
Menurut ARBI, kekuatan perjuangan rakyat tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah massa yang turun ke jalan, tetapi juga dari kualitas gagasan, integritas, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.
Ingatkan Negara agar Tetap Berpihak kepada Rakyat
ARBI menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan bertujuan mempertentangkan rakyat dengan negara, melemahkan pemerintahan, ataupun memecah belah persatuan bangsa.
Sebaliknya, gerakan ini menginginkan Indonesia menjadi negara yang semakin kuat dengan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanat konstitusi.
ARBI mengingatkan bahwa republik ini dibangun di atas cita-cita kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, ketika keadilan masih menjadi harapan, amanat konstitusi belum sepenuhnya terwujud, dan kekayaan bangsa belum dirasakan secara merata, suara rakyat dinilai harus tetap hadir sebagai bagian dari kontrol demokrasi.
Sejumlah tokoh masyarakat yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Abdul Latif Balatif (MPTW), Ustaz Nasir (FPI), Indra Buana Tanjung (KIRAB), Irwanasyah, SH, MH (FUISU), Datuk Mukhlis (METAR BILAD DELI), Fahmi Husaini Lubis (FARMUSI), Ustaz Yulnaidi Tj (MUI Kecamatan Sibiru-biru), Riswan, ST (Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid), Riswan, SE (FAK PP), Budi Sardi (ARB), serta Hamzah Rizal (BKM Al Ikhlas). (KCU)



