Jakarta – Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) Indonesia menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, GMPKP mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. (HC) Suyudi Ario Seto untuk mengusut dugaan jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus desakan agar Polri memberikan perhatian serius terhadap dugaan peredaran narkotika yang dinilai mengancam masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, Koordinator Aksi GMPKP Indonesia, Anang R., mengungkapkan adanya dugaan dua kelompok jaringan peredaran narkotika yang disebut beroperasi di sejumlah wilayah Labura. Kedua kelompok tersebut dikaitkan dengan nama Wawan dan Redo.
Kelompok pertama dikaitkan dengan Hadi Qurniawan Simangunsong alias Wawan. Berdasarkan informasi yang dihimpun GMPKP melalui investigasi lapangan dan sumber yang mereka sebut terpercaya, Wawan diduga merupakan pimpinan kelompok tersebut. Dalam dokumen pernyataan sikapnya, GMPKP juga menyebut Wawan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Badan Narkotika Nasional (BNN).
GMPKP turut mencantumkan sejumlah nama lain yang dinilai perlu diklarifikasi dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Nama-nama tersebut dikaitkan dengan beberapa wilayah, antara lain Suka Rame, Aek Kanopan, Pinggir Jati, Londut, Kualuh Selatan, serta Tanjung Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas.
Sementara itu, kelompok kedua dikaitkan dengan Muhammad Ridwan Khan alias Redo. Dalam pernyataan sikap tersebut, Redo disebut diduga memiliki jaringan di kawasan Pulo Jantan, sekitar Pabrik Marbo Jaya.
GMPKP juga mencantumkan nama Indra alias INKA dan Rijal alias Tonjit yang berdasarkan informasi organisasi tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok Redo. Atas informasi itu, GMPKP meminta aparat kepolisian melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenarannya.
Dalam aksi tersebut, GMPKP menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kapolri dan jajaran kepolisian. Salah satunya meminta Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk mengusut dugaan jaringan peredaran narkotika di Labuhanbatu Utara serta melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
GMPKP juga mendesak Mabes Polri melakukan supervisi terhadap proses penyelidikan dugaan jaringan yang dikaitkan dengan kelompok Wawan dan Redo. Selain itu, kepolisian diminta menelusuri informasi mengenai dugaan kelompok terpisah, termasuk nama-nama yang telah dicantumkan dalam pernyataan sikap.
Tidak hanya itu, GMPKP meminta Bareskrim Polri berkoordinasi dengan BNN untuk menelusuri dugaan jaringan peredaran narkotika, mulai dari sumber pasokan, jalur distribusi, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
Organisasi tersebut juga meminta Kapolri memastikan seluruh jajaran kepolisian bekerja secara maksimal dalam pemberantasan narkotika. Apabila ditemukan adanya oknum yang terbukti melakukan pembiaran atau penyalahgunaan wewenang, GMPKP meminta agar ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, GMPKP mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menindaklanjuti laporan yang disertai bukti apabila ditemukan dugaan keterlibatan, pembiaran, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidakprofesionalan anggota kepolisian dalam penanganan persoalan tersebut.
Melalui aksi tersebut, GMPKP Indonesia berharap Kapolri memberikan perhatian serius terhadap persoalan dugaan peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



