Korannusantara.id – Jakarta, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih mempercepat program advokasi, regulasi, dan perlindungan usaha bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Indonesia.
Program tersebut difokuskan pada penguatan advokasi kepastian hukum, perlindungan usaha, serta pendampingan legalitas administrasi bagi pelaku ekonomi rakyat kecil yang selama ini membutuhkan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha.
Sejumlah kebutuhan legalitas yang menjadi perhatian di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, izin edar atau sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga legalitas badan usaha atau korporasi.
Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, menegaskan pentingnya percepatan program tersebut agar pelaku UKM dan PKL memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Sebagai langkah konkret, Ali Mahsun memanggil Ketua Bidang Perlindungan dan Mediasi, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Amri Abdi Bachtiar Putra, A.Md., S.H., untuk mengintensifkan koordinasi dengan jajaran Bidang Advokasi, Regulasi, dan Perlindungan Usaha di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum, Sutan Marsida, S.T.
Koordinasi tersebut berlangsung di Kobrer Mie, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat konsolidasi organisasi sekaligus merealisasikan program kerja yang telah disusun setelah pelantikan dan Rapat Kerja (Raker) DPP APKLI Merah Putih di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta.
APKLI Merah Putih berharap program advokasi dan pendampingan hukum tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku UKM dan PKL di berbagai daerah, khususnya dalam memperoleh legalitas usaha, menghadapi persoalan hukum, serta meningkatkan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha ekonomi rakyat.



