KORANNUSANTARA.ID | JAKARTA – Nama Prof. Sufmi Dasco Ahmad mulai menjadi perhatian dalam dinamika aspirasi politik nasional.
Sejumlah kader Partai Gerindra dan berbagai elemen masyarakat disebut mendorong figur yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI tersebut untuk dipertimbangkan sebagai calon pendamping Presiden Prabowo Subianto dalam wacana kepemimpinan nasional ke depan.
Aspirasi tersebut dinilai bukan sekadar ekspresi dukungan terhadap sesama kader partai. Ada pertimbangan mengenai pengalaman politik, kemampuan membangun komunikasi antara kekuatan, serta kapasitas menjaga stabilitas pemerintahan yang menjadi alasan munculnya nama Dasco dalam pembicaraan tersebut.
Ketua DPP KNPI, Muhammad Natsir, memandang fenomena ini sebagai bentuk penilaian politik yang lebih substantif. Menurutnya, loyalitas dalam organisasi politik tidak semestinya dimaknai sebagai kepatuhan tanpa pertimbangan, tetapi juga harus disertai kemampuan melihat kebutuhan kepemimpinan berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa.
Natsir mengemukakan tiga aspek yang membuat Dasco dinilai memiliki modal politik untuk dipertimbangkan dalam kepemimpinan nasional. Aspek pertama adalah pengalaman dan kemampuannya dalam menjaga stabilitas politik.
Di tengah beragam kepentingan yang berkembang, pemerintahan membutuhkan figur yang mampu membaca situasi secara cermat, membangun keseimbangan, dan mengantisipasi potensi ketegangan politik.
Aspek kedua berkaitan dengan kemampuan menjalin komunikasi lintas kelompok. Menurut Natsir, kepemimpinan nasional tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan koalisi.
Diperlukan figur yang dapat membuka ruang komunikasi dengan partai politik di luar pemerintahan, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, serta berbagai unsur masyarakat sipil.
Dalam penilaiannya, Dasco memiliki pengalaman komunikasi politik yang dapat menjadi modal untuk memperkuat konsolidasi nasional. Kemampuan merangkul berbagai kepentingan tersebut dianggap penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi hambatan bagi jalannya pemerintahan.
Sementara aspek ketiga adalah perhatian terhadap persoalan masyarakat. Natsir menilai, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya terletak pada kemampuan mengelola kekuatan politik di tingkat elite, tetapi juga pada kesediaan memahami kebutuhan rakyat dan mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia berpandangan, figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo harus mampu melengkapi kepemimpinan nasional, memperkuat koordinasi pemerintahan, sekaligus memastikan kebijakan negara tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Lebih jauh, Natsir menilai dinamika dukungan terhadap Dasco memperlihatkan bahwa kader partai juga memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan figur yang dianggap mampu menjawab tantangan politik ke depan.
Loyalitas, menurutnya, tidak boleh berhenti pada identitas dan struktur organisasi, melainkan harus tercermin melalui penilaian terhadap kapasitas serta kontribusi nyata.
Menjelang agenda politik 2029, stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan menjadi tantangan yang membutuhkan konsolidasi seluruh elemen bangsa.
Karena itu, munculnya nama Dasco dalam aspirasi sejumlah kalangan dinilai sebagai bagian dari diskursus mengenai kebutuhan figur kepemimpinan yang memiliki pengalaman, kemampuan komunikasi, dan daya jangkau politik.
Meski demikian, wacana mengenai posisi Wakil Presiden maupun kemungkinan pergantian pejabat negara harus tetap ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Setiap proses pengisian jabatan tersebut memiliki ketentuan dan mekanisme hukum yang wajib dihormati.
Bagi Natsir, substansi dukungan terhadap seorang figur seharusnya tidak berhenti pada popularitas atau loyalitas politik. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kapasitas kepemimpinan mampu menjawab kebutuhan bangsa, menjaga persatuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.



