Korannusantara.id – JAKARTA, Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan tidak secara otomatis mengharuskan calon pengganti berasal dari partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu sebelumnya. Konstitusi justru memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pengamat Politik Diagram Indonesia Centre, Dr. Taufiq Hidayah Tanjung, mengatakan ketentuan tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Taufiq, terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong dengan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya secara bersamaan tidak dapat melaksanakan tugas.
“Pasal 8 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit membatasi bahwa kedua calon tersebut harus berasal dari partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya,” ujar Taufiq.
Ia menjelaskan, pembatasan mengenai partai politik pengusung justru secara tegas ditemukan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yakni ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mengalami kekosongan jabatan.
“Dalam Pasal 8 ayat (3), konstitusi secara jelas menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya. Sementara Pasal 8 ayat (2) tidak mencantumkan pembatasan tersebut,” jelasnya.
Taufiq menilai, ketentuan ini membuka ruang bagi Presiden untuk mempertimbangkan berbagai figur dari latar belakang politik yang berbeda, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden sesuai peraturan perundang-undangan.
Aturan ini memberikan ruang bagi Presiden untuk membangun komunikasi dan konsolidasi dengan kekuatan politik di luar partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Presiden memiliki ruang konstitusional untuk mengusulkan figur yang dinilai dapat menjalankan fungsi Wakil Presiden sekaligus memperkuat komunikasi politik antarkekuatan nasional. Karena itu, peluang figur dari PDI Perjuangan, Partai NasDem, maupun partai politik lainnya tidak dapat ditutup hanya dengan alasan mereka bukan bagian dari partai pengusung sebelumnya,” katanya.
Meski demikian, Taufiq mengingatkan bahwa kewenangan mengusulkan calon berada di tangan Presiden, sedangkan keputusan memilih Wakil Presiden pengganti tetap menjadi kewenangan MPR.
Konstitusi mengatur MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
“Artinya, persoalan penggantian Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pembagian representasi partai politik. Ada mekanisme konstitusional yang harus dihormati. Presiden mengusulkan dua nama, kemudian MPR menentukan satu di antaranya,” tutup Taufiq.
