Jakarta – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Yuddy menilai, dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi, Presiden memiliki peran penting dalam mengusulkan calon yang akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya. Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pengaturan tersebut berkaitan dengan karakter sistem presidensial, di mana Presiden memegang tanggung jawab utama atas jalannya pemerintahan. Karena itu, ia menilai Presiden perlu memiliki keleluasaan dalam menentukan sosok yang dianggap tepat untuk mendampinginya hingga akhir masa jabatan pada 2029.
“Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.
Yuddy menegaskan, berbagai pihak tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan nama calon Wakil Presiden. Namun, ia berpandangan bahwa keputusan Presiden perlu menjadi pertimbangan utama dalam proses tersebut.
“Usulan nama boleh datang dari mana saja, dari partai, tokoh, maupun masyarakat, dan itu bagian dari demokrasi yang sehat. Namun pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden,” katanya.
Ia juga meminta anggota MPR memahami pertimbangan Presiden dalam menentukan calon pendampingnya. Menurut Yuddy, hal tersebut penting agar proses pemilihan Wakil Presiden dapat berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efektivitas pemerintahan.
“Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan,” tuturnya.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy menilai Wakil Presiden mendatang idealnya merupakan figur yang mampu membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan, memiliki rekam jejak kepercayaan yang kuat, serta memahami visi dan arah kebijakan pemerintah.
“Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai kemampuan membangun komunikasi dengan parlemen dan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok di luar koalisi pemerintah, menjadi salah satu aspek penting yang perlu dimiliki calon Wakil Presiden. Menurutnya, komunikasi politik yang baik dapat membantu mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Yuddy juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara, terutama di tengah tekanan ekonomi global. Ia menilai kapasitas tersebut dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan investor dan mendukung keberlanjutan program pemerintah.
“Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, Yuddy menekankan pentingnya kemampuan calon Wakil Presiden dalam membangun dialog dan menjembatani perbedaan di tengah masyarakat.
“Indonesia juga membutuhkan wakil yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan dialog, mampu menjembatani kelompok yang berbeda pendapat, dan mau mendengar aspirasi rakyat dari berbagai lapisan. Dalam bahasa ekonomi politik, figur seperti ini menurunkan biaya transaksi politik. Pemerintahan menjadi lebih efisien karena energi tidak habis untuk mengelola konflik, melainkan untuk bekerja,” jelasnya.
Menurut Yuddy, Wakil Presiden dalam sistem presidensial juga harus mampu memperkuat kepemimpinan Presiden dan tidak membangun pusat kekuasaan tersendiri.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden,” katanya.
Di akhir keterangannya, Yuddy mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung secara kondusif dan tidak berlarut-larut. Ia menilai ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya,” pungkasnya.
