JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus berada di atas kepentingan politik individu maupun kelompok. FWK juga mendesak masyarakat mengawal penuntasan kasus dugaan penyadapan ilegal yang dinilai belum memberikan kejelasan kepada publik.
Sikap tersebut mengemuka dalam diskusi FWK melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026). Forum itu membahas dinamika politik nasional, isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal.
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, mengapresiasi keputusan Gibran yang dalam materi diskusi disebut memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
” Dengan pengunduran diri secara sukarela, Mas Gibran telah menunjukkan kelasnya sebagai patriot yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Raja Pane saat membuka diskusi.
Ia menilai sikap kenegarawanan sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah perpecahan akibat dinamika politik.
Sementara itu, wartawan senior HMU Kurniadi menyampaikan informasi mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Informasi yang kami terima, ada dua nama dengan inisial S yang akan diusulkan Presiden kepada MPR. Mungkin tidak perlu menunggu tahun baru, Indonesia sudah punya wakil presiden baru,” ungkap Kurniadi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan calon wakil presiden sesuai ketentuan UUD 1945.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, menyambut baik dinamika yang menurutnya berjalan sesuai harapan FWK dan tidak memicu gejolak di tengah masyarakat.
Ia berharap perkembangan politik nasional tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan tetap mengedepankan kepentingan bersama.
Koordinator FWK Yogyakarta, Sihono, juga mengingatkan pentingnya rekam jejak calon wakil presiden. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden.
“Rekam jejak itu sangat penting,” ujar Sihono.
FWK Desak Pengusutan Penyadapan Dibuka Transparan
Di tengah perhatian publik terhadap dinamika politik Istana, HMU Kurniadi mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan persoalan yang menyangkut hak konstitusional warga negara.
Ia menilai dugaan penyadapan ilegal harus mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan privasi, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia.
“Ketika publik asyik menyoroti drama Istana mengenai mundurnya Wapres Gibran, ada hal yang lebih mendesak untuk dikawal rakyat. Hal itu adalah kasus penyadapan yang seperti jalan di tempat,” tegas Kurniadi.
Ia menyoroti paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang mengungkap penahanan dan penetapan empat anggota kepolisian berpangkat bintang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Namun, menurut Kurniadi, penjelasan mengenai pihak yang menjadi sasaran penyadapan, materi yang dikumpulkan, serta pihak yang memberikan perintah masih membutuhkan keterbukaan.
Ia juga mempertanyakan informasi mengenai daftar sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan.
“Dalam rapat kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR, Kapolri secara gamblang telah memaparkan progres penyidikan. Kapolri mengungkap ada empat polisi berpangkat bintang yang ditahan dan dijadikan tersangka. Namun, tidak dijelaskan mengenai simpang siurnya daftar 6.000-an orang yang disadap,” ujarnya.
Kurniadi menegaskan bahwa penyidikan tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dari kalangan aparat kepolisian.
Menurutnya, penyidik harus mengungkap pihak yang memerintahkan, mekanisme penyadapan, identitas pihak yang menjadi sasaran, serta tujuan pengumpulan informasi tersebut.
Ia menilai penyadapan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Karena itu, Kurniadi meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan Kapolri mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan menyampaikan perkembangan penyidikan secara transparan.
Hak Privasi Warga Dilindungi Konstitusi
Kurniadi mengingatkan bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta hak atas rasa aman.
Menurutnya, jaminan konstitusional tersebut harus menjadi landasan dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.
“Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat,” tegasnya.
Selain persoalan penyadapan, Kurniadi menyinggung mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang MPR apabila jabatan tersebut mengalami kekosongan.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme konstitusi setelah pengunduran diri dinyatakan resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan.
“FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun, siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting bagi rakyat adalah Presiden setelah drama Istana segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak,” kata Kurniadi.
Diskusi tersebut diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, dan pengurus FWK dari berbagai daerah.
Peserta di antaranya Pemimpin Redaksi Koin24.co.id Berman Nainggolan, Pemimpin Redaksi Mitrapol sekaligus Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia Dadang Rahmat, Juni Soehardjo, Umi Syarifah, Budi Nugraha, Ilham Dhramawan, Rendy Herdiana, Sihono, Deska Iran Syafara, Tatang Suherman, serta Hendry Ch Bangun.
Forum menyimpulkan bahwa kepentingan bangsa harus mengungguli kepentingan politik kelompok maupun individu. Selain itu, setiap pergantian kepemimpinan nasional wajib mengikuti konstitusi.
FWK juga menekankan bahwa penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas negara.
Bagi FWK, dinamika politik nasional dapat diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan. Namun, dugaan penyadapan ilegal tidak boleh berhenti tanpa kepastian hukum.
“Jangan sampai rakyat dibuat sibuk membicarakan siapa wakil presiden berikutnya, sementara hak konstitusional mereka atas privasi dan rasa aman justru tidak mendapatkan perlindungan,” demikian pesan yang mengemuka dalam diskusi FWK.
