Jakarta – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PW SEMMI) Jakarta Raya mendorong transparansi riwayat pendidikan dan dokumen persyaratan seluruh pejabat publik. Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Sekretaris Umum PW SEMMI Jakarta Raya, Fahmi Reniwuryaan, mengatakan polemik tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat keterbukaan informasi dan akuntabilitas pejabat negara. Menurutnya, transparansi tidak boleh hanya dituntut terhadap individu atau kelompok tertentu, tetapi harus berlaku bagi seluruh pemegang jabatan publik.
Fahmi menilai persoalan dokumen pendidikan bukan semata-mata berkaitan dengan gelar akademik, melainkan juga menyangkut integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.
“Persoalan utama dalam kepemimpinan bukanlah seberapa tinggi seseorang memperoleh gelar akademik, melainkan seberapa besar keberaniannya mempertanggungjawabkan kebenaran di hadapan publik,” kata Fahmi dalam keterangannya.
Dia juga menyoroti data pendidikan anggota DPR RI periode 2024-2029 berdasarkan publikasi BPS dalam Statistik Politik 2024 yang bersumber dari data KPU. Dalam data tersebut, tercatat 63 anggota DPR memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat dari total 580 anggota.
Selain itu, terdapat 3 anggota berpendidikan D3, 155 orang S1, 119 orang S2, dan 29 orang S3. Sementara itu, sebanyak 211 anggota tidak tercantum dalam kategori pendidikan pada rincian statistik tersebut.
Menurut Fahmi, data tersebut bukan untuk mempersoalkan tingkat pendidikan anggota legislatif. Sebab, persyaratan pendidikan minimal calon anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah SMA atau sederajat.
Namun, dia mempertanyakan sejauh mana keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan dan dokumen persyaratan pejabat publik telah menjadi bagian dari budaya demokrasi.
“Jangan sampai kita terjebak pada perdebatan siapa yang memiliki gelar paling tinggi, tetapi melupakan siapa yang memiliki integritas paling kuat. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan, jabatan dapat memberikan kewenangan, tetapi hanya kejujuran yang dapat menjaga kehormatan seseorang di hadapan rakyat,” ujarnya.
Fahmi turut mengingatkan bahwa kekuasaan dalam negara demokrasi merupakan mandat masyarakat yang harus dijalankan berdasarkan hukum. Karena itu, menurutnya, lembaga negara juga harus membuka ruang pengawasan terhadap dirinya sendiri.
Dia menilai DPR RI yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan juga perlu mengedepankan prinsip akuntabilitas, termasuk dalam keterbukaan informasi mengenai latar belakang para anggotanya.
“Jika kebenaran hanya dituntut dari mereka yang tidak berkuasa, sementara mereka yang memiliki kekuasaan bebas dari pertanyaan, maka demokrasi sedang kehilangan makna moralnya. Negara hukum tidak boleh berdiri di atas kepentingan seseorang, melainkan di atas prinsip yang berlaku sama bagi semua orang,” kata Fahmi.
Atas dasar itu, PW SEMMI Jakarta Raya menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mendorong KPU RI meningkatkan keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan dan verifikasi persyaratan calon anggota legislatif.
Kedua, meminta DPR RI memperkuat akuntabilitas dan akses informasi mengenai latar belakang pendidikan anggotanya. Ketiga, mengajak seluruh pejabat publik menjunjung tinggi kejujuran dalam menyampaikan dokumen persyaratan jabatan.
Keempat, meminta lembaga berwenang menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan prosedur hukum. Kelima, mendorong agar penegakan hukum dan standar transparansi diterapkan secara objektif tanpa diskriminasi politik.
Lebih lanjut, Fahmi menegaskan mahasiswa harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga daya kritis terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Menurutnya, gerakan mahasiswa perlu menjadi bagian dari upaya menjaga nalar publik dan mendorong penerapan prinsip keadilan.
“Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki gelar, tetapi pemimpin yang memiliki kejujuran. Tidak hanya membutuhkan pejabat yang pandai berbicara tentang hukum, tetapi juga mereka yang bersedia tunduk pada hukum. Sebab, kekuasaan mungkin dapat diwariskan, jabatan dapat diperebutkan, dan gelar dapat diperoleh, tetapi kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun melalui integritas,” tuturnya.
PW SEMMI Jakarta Raya berharap polemik dokumen pendidikan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki budaya transparansi nasional. Fahmi menegaskan dorongan tersebut bukan untuk menghakimi individu tertentu, melainkan memastikan setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan hukum dan masyarakat.
