JAKARTA – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie kepada sejumlah wartawan pada Rabu (11/11/2026), setelah muncul informasi mengenai pertemuan Gibran dengan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie menjawab singkat, “Betul.”
Ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Pernyataan Budi Arie ini menjadi perkembangan terbaru setelah sehari sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.
Pertemuan tersebut membahas dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terutama berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Namun, dalam pertemuan itu, Presiden memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah perkembangan tersebut, tekanan politik terhadap posisi Gibran juga menguat di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mendukung usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan Gibran. Langkah tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang menyusul polemik dokumen pendidikan dan desakan agar Wakil Presiden mempertanggungjawabkan persoalan tersebut.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu mekanisme pengawasan konstitusional DPR yang dapat berkaitan dengan proses pemakzulan apabila memenuhi persyaratan hukum dan konstitusi.
Dengan adanya kabar pengunduran diri Gibran, perkembangan di DPR tersebut kini memasuki babak baru.
Status Jabatan Menunggu Proses Ketatanegaraan
Meski Budi Arie telah membenarkan pengunduran diri dan penyerahan surat kepada Presiden, status jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden masih membutuhkan kepastian melalui mekanisme ketatanegaraan.
Pasalnya, pernyataan pengunduran diri dan penyerahan surat kepada Presiden perlu dibedakan dari proses formal pemberhentian atau berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Hingga berita ini disusun, publik masih menunggu penjelasan resmi dari Istana mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut, termasuk mekanisme yang akan ditempuh pemerintah dan lembaga negara terkait.
Perkembangan ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut posisi Wakil Presiden sekaligus kelangsungan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Publik kini menanti penjelasan resmi mengenai apakah pengunduran diri Gibran telah diterima dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
