Korannusantara.id – JAKARTA, Polemik kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026, berbuntut panjang.
Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (PMAK) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, Muhammad Ikhsan mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Rafi Ahmad dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda.
Desakan tersebut muncul menyusul kontroversi kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Polda Metro Jaya. Kegiatan itu menuai sorotan setelah muncul dugaan adanya peserta yang mengenakan almamater perguruan tinggi dan mengaku sebagai mahasiswa, tetapi dipersoalkan status kemahasiswaannya.
Ikhsan menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, penggunaan identitas dan atribut kampus dalam kegiatan yang mengatasnamakan mahasiswa harus memiliki kejelasan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Dalam orasinya, Muhammad Ikhsan menegaskan bahwa mahasiswa bukan kelompok yang bisa diperalat untuk kepentingan pencitraan maupun sekadar melengkapi kegiatan seremonial.
Ia mempertanyakan bagaimana kegiatan yang membawa nama mahasiswa dapat berlangsung tanpa kejelasan mengenai identitas, status, serta keterlibatan peserta yang menggunakan atribut dan almamater perguruan tinggi.
Menurut Ikhsan, apabila dugaan penggunaan peserta yang bukan mahasiswa tersebut terbukti, persoalan ini berpotensi mencederai kehormatan institusi pendidikan sekaligus merusak independensi gerakan mahasiswa.
Ia juga menyoroti posisi Rafi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda. Ikhsan menilai jabatan tersebut semestinya diiringi tanggung jawab untuk memastikan kegiatan kepemudaan menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan penghormatan terhadap identitas mahasiswa.
Atas dasar itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sekaligus mencopot Rafi Ahmad dari jabatannya.
Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan pengerahan atau pemberian imbalan kepada orang-orang yang kemudian tampil sebagai mahasiswa dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026.
DUA TUNTUTAN UTAMA PMAK
Dalam aksi di kawasan Istana Presiden tersebut, Muhammad Ikhsan menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Rafi Ahmad dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda menyusul polemik Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026.
2. Mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi dan mencopot Kapolda Metro Jaya apabila dugaan pengerahan atau pemberian imbalan kepada peserta yang mengatasnamakan mahasiswa terbukti melalui pemeriksaan yang transparan.
Menutup pernyataannya, Ikhsan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya menjaga kehormatan mahasiswa dan independensi gerakan kepemudaan Indonesia.
“Jangan jadikan nama mahasiswa sebagai alat untuk membangun pencitraan. Mahasiswa memiliki kehormatan, idealisme, dan sejarah perjuangan yang tidak boleh dipermainkan. Kami meminta Presiden Prabowo mendengar aspirasi ini dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegas Muhammad Ikhsan.
PMAK berharap polemik tersebut mendapat perhatian serius pemerintah dan diikuti langkah klarifikasi serta penelusuran secara transparan agar persoalan yang membawa nama mahasiswa tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
