Jakarta, 10 November 2026 – Direktur Hubungan Masyarakat (Humas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Amrullah Obara, mengingatkan agar penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tidak ditarik ke dalam pusaran asumsi dan pertarungan politik antarkelompok. Menurutnya, proses hukum harus dijaga agar tidak memicu ketidakpercayaan publik (distrust) dan memperlebar polarisasi politik.
Amrullah menilai, kasus dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani Bareskrim Polri merupakan persoalan serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan integritas institusi negara.
“Kasus ini belum otomatis menjadi bukti retaknya hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kedekatan institusional Jokowi dan Listyo Sigit selama 2021–2025 adalah fakta politik, bukan bukti perintah,” ujar Amrullah.
Ia menyayangkan kecenderungan sebagian ruang publik yang kerap menarik setiap persoalan hukum ke dalam pertarungan politik antarkubu. Akibatnya, proses penyidikan tidak jarang dipersepsikan sebagai bagian dari skenario politik, bahkan sebelum seluruh fakta hukum terungkap.
“Sayangnya, ruang publik kita sudah terlalu lama dikelola oleh logika distrust dan polarisasi. Setiap kasus hukum ditarik menjadi pertarungan kubu. Setiap proses penyidikan dibaca sebagai skenario menjatuhkan,” katanya.
Menurut Amrullah, pola pikir tersebut berpotensi menggeser tujuan utama penegakan hukum. Proses pencarian kebenaran justru dapat berubah menjadi upaya membenarkan prasangka dan kebencian politik.
“Jika cara berpikir ini dibiarkan, hukum tidak lagi mencari kebenaran, tapi hanya mencari pembenaran untuk kebencian politik masing-masing,” tegasnya.
Ia menekankan, persoalan mendasar dalam kasus tersebut bukan semata-mata menyangkut hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo, melainkan menyangkut batas kewenangan dan penggunaan perangkat negara.
“Padahal persoalan utamanya jauh lebih besar dari Jokowi atau Prabowo: bolehkah perangkat negara dipakai di luar kewenangan untuk mengakses komunikasi warga negaranya sendiri?” ujarnya.
Karena itu, Amrullah meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hak atas pemulihan nama baik juga harus dihormati.
“Karena itu, proses hukum harus menjadi panglima. Bukan ramalan pengamat partisan, bukan keinginan untuk melihat seseorang jatuh secara politik. Jika terbukti, semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Jika tidak, nama baik harus dipulihkan,” kata Amrullah.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar kepentingan penegakan hukum tidak dikalahkan oleh sentimen politik masa lalu.
“Jangan sampai hasrat untuk menghukum masa lalu membuat kita kehilangan ukuran untuk menjaga masa depan,” tutup direktur humas SMSI pusat/Amrullah uzir
