Medan – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah perkembangan tersebut, beredar pula pemberitaan mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, yang disebut membahas niat pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Menanggapi perkembangan itu, aktivis sosial-politik asal Sumatera Utara, Muhammad Mas’ud Silalahi, menilai polemik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Menurutnya, persoalan ini juga menyangkut legitimasi kekuasaan, kepastian hukum, hubungan antarelite politik, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026), Gibran disebut telah bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan selama sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Meski demikian, penyampaian niat mengundurkan diri belum dengan sendirinya menjadi keputusan pengunduran diri yang sah secara konstitusional.
“Pertanyaan publik hari ini bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur atau tidak. Pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa persoalan ini berkembang hingga seorang wakil presiden disebut menyampaikan niat pengunduran diri kepada presiden, di tengah tekanan politik dan persoalan konstitusional yang sedang menjadi perhatian publik,” ujar Mas’ud, Selasa (10/11/2026).
Pemakzulan Gibran dan Mekanisme Konstitusi
Mas’ud mengatakan, munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR tidak dapat dilepaskan dari polemik mengenai dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.
Dalam pemberitaan CNN Indonesia dan detikNews pada 10 November 2026, sejumlah anggota DPR disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut jumlah dukungan mencapai sekitar 50 anggota dari enam fraksi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa laporan mengenai usulan tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Mas’ud, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa polemik yang sebelumnya berkembang di ruang publik mulai memasuki ranah kelembagaan DPR.
“Ketika persoalan yang awalnya diperdebatkan masyarakat kemudian masuk ke ruang konstitusional DPR, seluruh pihak harus memahami bahwa legitimasi kekuasaan tidak cukup hanya bertumpu pada kemenangan elektoral. Setiap persoalan hukum harus dijawab secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menegaskan, Hak Menyatakan Pendapat harus dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak semestinya dijadikan instrumen untuk memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu.
Sebaliknya, apabila terdapat dasar konstitusional yang memenuhi persyaratan, mekanisme tersebut juga harus diberikan ruang untuk berjalan.
Menurutnya, proses demokrasi harus mengedepankan hukum dan mekanisme kelembagaan, bukan tekanan politik ataupun kompromi antarelite.
Gibran, Jokowi, dan Dinamika Jaringan Politik
Mas’ud juga menilai polemik Gibran perlu dilihat dalam konteks perkembangan konfigurasi politik nasional sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menyinggung istilah “Geng Solo” yang berkembang dalam diskursus politik dan pemberitaan publik untuk menggambarkan jaringan kedekatan sejumlah figur yang dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi.
Namun, menurutnya, istilah tersebut harus dipahami sebagai label dalam percakapan politik, bukan sebagai bukti keberadaan organisasi formal ataupun keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pelanggaran hukum.
“Jokowi sebagai mantan presiden tentu memiliki warisan politik, jejaring, dan pengaruh yang masih menjadi bagian dari dinamika nasional. Gibran juga memiliki latar belakang politik yang berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, jabatan wakil presiden merupakan amanah konstitusi, bukan kepanjangan tangan dari kepentingan keluarga ataupun kelompok politik tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, hubungan politik antara Jokowi, Gibran, Prabowo, dan sejumlah figur yang diasosiasikan dengan pemerintahan sebelumnya perlu dilihat secara objektif.
Menurut Mas’ud, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan dan kepentingan politik dikelola. Namun, dugaan mengenai konflik maupun kesepakatan antarelite harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo dan Tantangan Menjaga Stabilitas Pemerintahan
Dalam konteks tersebut, Mas’ud menilai posisi Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan situasi politik nasional.
Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung ketika DPR mulai membahas usulan penggunaan mekanisme konstitusional terkait polemik tersebut. Karena itu, komunikasi antara keduanya turut menjadi perhatian dalam kaitannya dengan stabilitas pemerintahan dan hubungan antarlembaga negara.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak boleh dimaknai sebatas menjaga hubungan baik di antara para elite.
“Prabowo harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok politik mana pun. Jika terdapat persoalan hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Jika terdapat persoalan politik, selesaikan melalui mekanisme demokrasi. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari pertarungan kepentingan di antara para pemegang kekuasaan,” kata Mas’ud.
Menurutnya, stabilitas nasional harus dibangun melalui kepastian hukum, transparansi pemerintahan, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Niat Pengunduran Diri dan Tanggung Jawab Konstitusional
Terkait kabar mengenai niat Gibran mengundurkan diri, Mas’ud berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari aspek tanggung jawab konstitusional dan dampak politiknya.
Ia menilai, setiap pejabat negara harus bersedia mempertanggungjawabkan persoalan yang berkaitan dengan legitimasi, persyaratan, maupun pelaksanaan jabatannya.
Di sisi lain, pengunduran diri tidak semestinya dipandang sebagai jalan untuk menghindari proses klarifikasi atau pertanggungjawaban atas persoalan yang sedang diperdebatkan.
“Jika pada akhirnya Gibran memilih mengundurkan diri, keputusan tersebut harus disampaikan secara terbuka, memiliki dasar yang jelas, dan mengikuti ketentuan konstitusi. Namun, pengunduran diri tidak otomatis menghapus pertanyaan publik mengenai persoalan hukum yang menjadi latar belakang polemik ini,” ungkapnya.
Menurut Mas’ud, sikap kenegarawanan tidak hanya diukur dari keberanian meninggalkan jabatan, tetapi juga dari kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan sesuai hukum yang berlaku.
Rekonsolidasi Politik Harus Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Mas’ud juga menyoroti kemungkinan perubahan konfigurasi politik di lingkungan pemerintahan dan partai-partai pendukung setelah munculnya polemik tersebut.
Menurutnya, dinamika ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi hubungan antarelite, memperjelas arah pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Namun, ia mengingatkan agar upaya konsolidasi politik tidak berubah menjadi transaksi kekuasaan tertutup yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Bangsa ini membutuhkan rekonsolidasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pembagian ulang pengaruh dan kekuasaan. Persoalan yang menyangkut konstitusi harus diselesaikan melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Konstitusi Harus Tetap Menjadi Panglima
Menutup keterangannya, Muhammad Mas’ud Silalahi mengatakan bahwa polemik Gibran dan dinamika hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi serta supremasi hukum di Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden merupakan amanah rakyat yang pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, setiap pejabat negara harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban publik.
“Jangan sampai bangsa ini terjebak dalam dinamika politik elite yang tidak berkesudahan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan pemerintahan yang benar-benar bekerja. Bukan sekadar pergantian posisi, manuver politik, ataupun kompromi kekuasaan,” tutupnya.
Menurut Mas’ud, persoalan yang berkembang saat ini bukan hanya mengenai kemungkinan Gibran bertahan atau meninggalkan jabatan wakil presiden, melainkan juga menyangkut bagaimana konstitusi ditegakkan dan prinsip demokrasi dijalankan dalam kehidupan bernegara.
