Jakarta – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan mengejutkan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.
Mensesneg sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurut Prasetyo, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Selain itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kami menyampaikan sekaligus meluruskan karena beredar informasi yang menurut kami tidak seperti itu kejadiannya, bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan Pak Wapres,” kata Prasetyo.
Persoalan yang melatarbelakangi dinamika tersebut berkaitan dengan gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga mengungkapkan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Sementara itu, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Perkembangan putusan tersebut kemudian kembali memunculkan perdebatan mengenai dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Meski demikian, putusan-putusan tersebut tidak serta-merta berarti Gibran telah diberhentikan atau kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Proses dan implikasi hukumnya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Hari Pahlawan, Prabowo Jadwalkan Penganugerahan Gelar kepada 19 Tokoh
Di tengah perkembangan politik tersebut, pemerintah juga memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November 2026.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang profesi pada Selasa sore di Istana Negara.
Prasetyo mengatakan, para tokoh tersebut dinilai memiliki jasa, perjuangan, dedikasi, dan pengabdian besar kepada bangsa dan negara.
Salah satu nama yang disebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso. Prasetyo menilai Hoegeng merupakan sosok polisi yang hingga kini menjadi teladan, khususnya bagi institusi kepolisian.
Selain Hoegeng, Mensesneg juga menyebut almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo, yang pernah beberapa kali menjabat sebagai Perdana Menteri pada masa awal kemerdekaan Indonesia.
Nama lainnya adalah almarhum Jenderal (Purn.) M. Jusuf, tokoh militer yang dinilai memiliki dedikasi dan prestasi luar biasa selama menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Prasetyo menjelaskan, penetapan 19 penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini telah melalui proses panjang dan berjenjang. Usulan berasal dari berbagai daerah, kemudian difinalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Sementara itu, peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.
Rangkaian kegiatan nasional di antaranya upacara ziarah dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, tabur bunga di perairan Teluk Jakarta, serta upacara bendera di berbagai instansi pemerintah dan lembaga.
Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang sekaligus mengingatkan generasi penerus agar melanjutkan perjuangan melalui pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.
