MEDAN — Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi dua isu yang mengemuka dalam debat akbar bertajuk “Ijazah Gibran vs Karhutla” di Stadion Cafe, Teladan, Medan, Rabu (28/10/2026).
Diskusi yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Muhri Fauzi Hafiz, mantan anggota DPRD Sumatera Utara; Sutrisno Pangaribuan, politisi PDI Perjuangan yang juga pernah menjadi anggota DPRD Sumut; Reza Nasution, Ketua Gibran Lovers Sumatera Utara; serta Renaldo Diaz Simbolon, pendiri Gerakan Untuk Rakyat (Guntur).
Sementara itu, Rozi, yang diperkenalkan sebagai alumni Universitas Sumatera Utara (USU), menggantikan Gabe sebagai pembicara karena yang bersangkutan berhalangan hadir. Dalam kegiatan tersebut, Rozi juga tampil sebagai moderator.
Dalam kesempatan berbicara, Muhri Fauzi Hafiz mengulas sejumlah momentum sejarah, mulai dari pendirian Budi Utomo, peristiwa Rengasdengklok, gerakan mahasiswa dalam perjalanan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, hingga runtuhnya rezim Soeharto pada 1998.
“Puncaknya adalah pada 1998, siapa pemainnya? Mahasiswa, anak-anak muda yang terpelajar, jelas juga ijazahnya,” ujar Muhri dengan berapi-api.
Pernyataan tersebut disambut riuh tawa hadirin. Dalam konteks diskusi yang mengangkat polemik ijazah Gibran, ucapan Muhri menjadi momen satiris yang segera mengundang reaksi peserta.
Muhri kemudian menyampaikan pandangannya bahwa polemik ijazah Gibran merupakan persoalan yang menurutnya sudah basi. Ia mengajak masyarakat merenungkan kembali proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden.
“Harusnya kita merenung, karena sewaktu itu kita terpesona, karena apabila kita sering mengikuti berita politik maka persyaratan Gibran hingga menjadi wapres adalah karena pilihan rakyat juga,” katanya.
Muhri mempertanyakan mengapa persoalan tersebut baru ramai dibicarakan setelah ada pihak yang menggugat.
“Kenapa setelah ada orang yang menggugat baru kita ikut-ikutan?” sambungnya.
Pernyataan itu mendapat tanggapan dari moderator, Rozi. Ia mengingatkan bahwa sebelum pemilu, menurutnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui persoalan tersebut. Karena itu, ia menilai pembahasan mengenai ijazah berkaitan dengan transparansi pejabat publik dan kelengkapan dokumen.
“Tapi kan, Bang, sebelum pemilu itu rakyat banyak yang nggak tahu. Makanya pembahasan kita ini kan terkait transparansi pejabat publik, terkait kelengkapan dokumen,” ujar Rozi.
Menanggapi hal tersebut, Muhri lantas menyinggung persoalan persyaratan pencalonan dalam pemilu dan dugaan adanya praktik yang membuat aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Hari ini, Adinda, mana sih yang semuanya nggak bisa ditutupi dengan duit? Umur kurang aja, jangankan cerita 2024. Di tahun 2019 aja, umur kurang sekian bulan yang harusnya menurut peraturan KPU nggak bisa nyaleg, dia bisa nyaleg, dan menang menjadi anggota DPRD Provinsi,” kata Muhri.
Pernyataan itu kembali mengundang riuh hadirin. Muhri tidak menyebut secara langsung nama orang yang dimaksudnya. (Klaim mengenai persyaratan pencalonan tersebut masih memerlukan verifikasi terhadap aturan yang berlaku saat itu dan kasus yang dirujuk, red.)
Muhri kemudian mempertanyakan mengapa masyarakat tetap memilih seseorang meskipun sudah ada informasi mengenai persoalan tersebut, padahal menurutnya, hal ini telah diumumkan dan diberitakan.
“Apakah diumumkan? Diumumkan! Apakah diberitakan? Diberitakan! Lantas kenapa masih ada yang memilihnya?” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Muhri mengaku bahwa dia merasa bebas menyampaikan uneg-uneg yang dirasakannya, karena dirinya khawatir bahwa masyarakat akan segera melupakan substansi persoalan setelah diskusi berakhir.
“Saya yakin, setelah kita keluar melewati pintu itu, maka kita akan lupa pembahasan ini,” katanya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Selain menyoroti persoalan politik, Muhri juga menilai bahwa pemerintah belum siap menghadapi karhutla, hal ini karena kejadian serupa terus berulang.
Renaldo: Musim Asap dan Kritik terhadap Pemerintah
Sementara itu, pendiri Gerakan Untuk Rakyat (Guntur), Renaldo Diaz Simbolon, menyoroti persoalan karhutla yang menurutnya terus berulang dari tahun ke tahun.
Mengawali penyampaiannya, Renaldo bercerita bahwa dirinya berasal dari Riau. Ia kemudian menggambarkan kemiripan kondisi Riau dan Kalimantan dalam menghadapi karhutla.
“Kalau di luar negeri, ada empat musim. Nah, kalau di Riau dan Kalimantan ada tiga musim. Musim panas, musim hujan, dan musim asap karhutla,” ujar Renaldo, yang disambut riuh tawa hadirin.
Di balik kelakar tersebut, Renaldo mempertanyakan mengapa persoalan karhutla terus berulang tanpa penyelesaian yang menurutnya memadai.
“Nah, ini betul yang disampaikan Bang Muhri Fauzi. Ini bukan bencana yang baru terjadi tahun ini, melainkan sudah dari dulu terjadi. Yang perlu kita soroti, apakah ini bencana ataukah rencana, kenapa setiap tahun selalu terjadi?” katanya.
Renaldo juga menilai pemerintah terkesan belum memperlakukan karhutla sebagai bencana yang membutuhkan penanganan serius. Ia menyinggung persoalan yang disebutnya telah berlangsung hampir tiga bulan tetapi belum juga selesai.
“Kayaknya kategori bencana untuk pemerintah itu udah berubah. Kenapa saya bilang begitu? Karena sepertinya untuk pemerintah atau penguasa, bencana itu adalah kritik, protes, demonstrasi, aksi massa. Karena pemerintah jauh lebih cepat tanggap memadamkan titik-titik protes, titik-titik kritis, daripada memadamkan titik api karhutla, kan gitu,” ujar Renaldo.
Pernyataan tersebut merupakan kritik Renaldo terhadap prioritas respons pemerintah. Ia membandingkan penanganan karhutla dengan respons terhadap kritik dan aksi massa yang dinilainya lebih cepat ditangani.
Minta Polemik Ijazah Gibran Diselesaikan
Selain persoalan lingkungan, Renaldo menyoroti polemik ijazah Gibran. Ia menilai wakil presiden memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan persoalan yang terus menjadi perbincangan publik.
Menurut Renaldo, polemik tersebut berpotensi terus berlarut-larut apabila tidak segera diselesaikan.
“Kegaduhan ini jika tidak segera diselesaikan, akan terpelihara. Kalau Gibran selaku wapres benar-benar punya ijazah, ya tunjukkan, atau berkas yang setara dengan itu, kan mudah. Kalau memang tidak memiliki, ya sudahlah, kan sudah dua tahun, udah bisa lah ganti pemain,” ujarnya.
Renaldo menggunakan analogi permainan sepak bola untuk menggambarkan perlunya penyelesaian atas polemik tersebut. Pernyataan itu merupakan desakannya agar persoalan yang diperdebatkan publik tidak terus berlarut-larut, bukan bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah atau dokumen pendidikan yang dipersyaratkan.
Sebagai anak muda, Renaldo juga menyatakan sependapat dengan pesan moderator pada awal acara agar masyarakat tidak mendewakan penguasa. Menurutnya, sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak terlena dan tetap mengawasi jalannya pemerintahan.
Debat yang mempertemukan persoalan ijazah Gibran dan karhutla tersebut memperlihatkan bagaimana isu transparansi pejabat publik, kritik terhadap kekuasaan, dan penanganan masalah lingkungan menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Catatan redaksi: Berita ini memuat pernyataan sejumlah narasumber dalam forum diskusi. Klaim mengenai persyaratan pencalonan pada 2019 dan durasi penanganan karhutla perlu diverifikasi secara terpisah. Pandangan mengenai polemik ijazah Gibran juga disajikan sebagai pendapat pembicara, bukan kesimpulan redaksi.
