Korannusantara.id, Jakarta – Analis kebijakan publik dan sosial-politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan apresiasi atas langkah dan komitmen Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., beserta seluruh jajaran Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), memperkuat persatuan nasional, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika kebangsaan dan keberagaman masyarakat Indonesia.
Menurut Nasky, pendekatan kepemimpinan Polri yang humanis dan mengedepankan komunikasi, silaturahmi, dialog, serta kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola keamanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pendekatan tersebut tidak hanya mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik, kohesi sosial, dan ketahanan nasional.
“Keamanan dan ketertiban bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan terpeliharanya persatuan, kerukunan, rasa saling percaya, serta kualitas hubungan antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan humanis yang komunikatif, aspiratif, dan responsif dalam pelaksanaan tugas Polri perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memelihara kamtibmas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bhayangkara,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, pada Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Nasky, yang merupakan Founder Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia, menilai bahwa silaturahmi Kapolri beserta jajarannya dengan para ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan berbagai elemen masyarakat merupakan ruang strategis untuk membangun komunikasi dua arah, menyerap aspirasi, serta memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan keamanan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pimpinan Polri dan tokoh masyarakat dapat membantu menciptakan suasana yang sejuk, mencegah kesalahpahaman, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog yang mengedepankan hukum, keadilan, dan kepentingan bersama.
“Dalam masyarakat yang majemuk, negara perlu hadir tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi yang meneduhkan, pelayanan yang adil, serta kemampuan membangun kepercayaan lintas kelompok. Sinergi Polri dengan ulama, MUI, tokoh agama, akademisi, pemuda, dan masyarakat sipil merupakan modal sosial penting dalam menjaga persatuan Indonesia,” tegasnya.
Polisi Bersama Masyarakat sebagai Fondasi Harkamtibmas
Sebagai penulis buku Polri: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat, Nasky menekankan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” perlu diwujudkan secara konsisten melalui kerja nyata, pelayanan yang humanis dan profesional, komunikasi terbuka, serta respons cepat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemeliharaan Harkamtibmas merupakan tugas Polri yang pelaksanaannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, Polri perlu terus memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen bangsa, termasuk MUI dan para ulama, untuk menjaga kerukunan umat, menyebarkan pesan perdamaian, meningkatkan kesadaran hukum, serta mencegah potensi konflik sosial.
“Prinsip ‘Polisi Bersama Masyarakat’ harus menjadi budaya kerja yang dirasakan langsung oleh publik. Masyarakat bukan sekadar objek pengamanan, melainkan mitra strategis dalam menjaga lingkungan yang aman, tertib, damai, dan harmonis. Sinergi ini perlu terus dirawat melalui komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemajemukan Indonesia harus dipandang sebagai kekuatan bangsa. Perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan sosial-politik perlu dikelola melalui semangat toleransi, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen bersama terhadap Pancasila dan UUD 1945.
“Karena itu, peran Polri bersama para ulama dan masyarakat sangat penting dalam merawat nilai-nilai kebangsaan, memperkuat solidaritas sosial, serta mencegah agar perbedaan tidak berkembang menjadi polarisasi maupun gangguan terhadap ketertiban umum,” jelasnya.
Stabilitas Keamanan sebagai Prasyarat Pembangunan Nasional
Lebih lanjut, Nasky menilai bahwa stabilitas keamanan merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang aman dan kondusif memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas, dunia usaha untuk berkembang, investasi untuk berjalan, serta pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan secara efektif.
Dalam perspektif kebijakan publik, ia menegaskan bahwa keberhasilan pemeliharaan keamanan tidak cukup diukur dari terkendalinya gangguan Kamtibmas. Aspek lain yang perlu diperhatikan meliputi kualitas pelayanan kepolisian, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian pengaduan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Oleh sebab itu, upaya Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam menjaga stabilitas nasional perlu berjalan beriringan dengan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Stabilitas yang kuat bukan sekadar keadaan tanpa gangguan, melainkan kondisi ketika masyarakat merasa terlindungi, hak-haknya dihormati, hukum ditegakkan secara adil, dan perbedaan dapat dikelola secara demokratis. Di situlah keamanan publik memiliki hubungan langsung dengan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sinergi Polri dan Masyarakat dalam Mengawal Asta Cita Presiden
Nasky, alumnus INDEF School of Political Economy, juga menegaskan bahwa pemeliharaan Harkamtibmas, penguatan persatuan nasional, dan perlindungan masyarakat memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi keamanan yang mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kontribusi tersebut perlu dijalankan sesuai tugas dan kewenangan institusi, berdasarkan hukum, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dukungan terhadap agenda pembangunan nasional, lanjutnya, dapat diwujudkan melalui sinergi antarlembaga, penguatan pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dan penciptaan lingkungan sosial yang aman serta kondusif. Koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
“Menjaga keamanan, merawat persatuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Karena itu, sinergi Polri dengan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat agar agenda pembangunan berjalan dalam suasana yang aman, inklusif, dan berkeadilan,” katanya.
Apresiasi Harus Diiringi Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Nasky menyampaikan dukungan terhadap upaya penguatan kemitraan Polri dengan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa apresiasi publik harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, bukan alasan untuk berpuas diri.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala, keterbukaan terhadap kritik konstruktif, peningkatan kapasitas personel, penguatan pengawasan, serta pelayanan yang cepat dan profesional. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang perlu dijaga melalui konsistensi antara pernyataan, kebijakan, dan pelaksanaan tugas di lapangan.
Nasky juga berpandangan bahwa nilai-nilai keagamaan, integritas, dan keteladanan moral dapat menjadi landasan etis bagi anggota Polri dalam menjalankan amanah secara bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut perlu tercermin melalui sikap humanis, penghormatan terhadap hak asasi manusia, profesionalisme, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
“Apresiasi tertinggi bagi institusi Polri adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pelayanan yang baik, perlindungan yang adil, penegakan hukum yang profesional, dan situasi keamanan yang terpelihara. Harapan kita, seluruh jajaran Polri terus meningkatkan dedikasi dan kinerja agar kepercayaan publik tumbuh secara berkelanjutan,” ucap Nasky.
Ia berharap sinergi antara Polri, ulama, MUI, tokoh lintas agama, pemuda, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat semakin kokoh dalam menjaga Harkamtibmas, merawat kebinekaan, memperkuat persatuan nasional, serta mempertahankan keutuhan NKRI.
“Dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab kebangsaan, menjaga keamanan tidak hanya menjadi agenda institusional, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara demi terwujudnya Indonesia yang aman, damai, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera,” tutup Nasky.
