JAKARTA | Korannusantara.id — Generasi Pemuda Presisi Nusantara (GPPN) menggelar NGOPI PRESISI atau Ngobrol Santai, Gagasan Berisi di Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi kalangan pemuda, masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis untuk membicarakan perjalanan serta masa depan transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Diskusi mengangkat tema “Menatap Masa Depan Polri: Refleksi atas Kiprah, Transformasi, dan Warisan Kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bagi NKRI.”
Sejumlah tokoh kepemudaan hadir dalam forum tersebut, di antaranya Koordinator Nasional GPPN Nasky Putra Tandjung, Ketua Bidang LPP PP KAMMI Banter Adis, Ketua DPP GPM Bidang Politik dan Keamanan Samuel, serta Ketua DPP GMNI Surya Dermawan.
Pembahasan tidak hanya melihat capaian selama era kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, tetapi juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Polri serta pentingnya keberlanjutan reformasi dan transformasi institusi.
Koordinator Nasional GPPN, Nasky Putra Tandjung, mengatakan forum tersebut sengaja dikemas sebagai ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.
Menurutnya, generasi muda perlu memiliki ruang untuk melihat sebuah kebijakan atau kepemimpinan secara utuh, baik dari sisi capaian maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
“Kita ingin membangun tradisi demokrasi yang sehat: mengapresiasi ketika ada capaian, memberikan kritik ketika ada kekurangan, dan menawarkan gagasan ketika ada ruang perbaikan. Itulah semangat NGOPI PRESISI—ngobrol santai, tetapi gagasannya harus berisi,” ujar Nasky.
Membicarakan Transformasi Polri
Dalam diskusi tersebut, GPPN melihat transformasi Polri sebagai proses yang perlu terus berjalan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.
Sejumlah hal yang dibahas meliputi modernisasi pelayanan publik, digitalisasi, penegakan hukum, restorative justice, pengawasan internal, hingga hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Nasky mengatakan salah satu hal penting dalam perjalanan reformasi kepolisian adalah membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut dia, kepercayaan publik tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga kualitas pelayanan, keterbukaan institusi, kemampuan merespons kritik, serta kesediaan melakukan evaluasi.
“Kepercayaan publik tidak lahir hanya dari penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kemampuan institusi merespons kritik, keterbukaan, serta keberanian melakukan evaluasi dan pembenahan internal,” katanya.
Nasky juga menilai perkembangan teknologi membuat transformasi pelayanan kepolisian menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.
Pelayanan berbasis digital, menurutnya, perlu diarahkan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian.
“Legacy yang penting bukan hanya apa yang telah dilakukan, tetapi bagaimana kebijakan dan inovasi tersebut dapat diteruskan, dievaluasi, dan disempurnakan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dari Penegakan Hukum hingga Kejahatan Digital
Pembahasan NGOPI PRESISI juga menyentuh perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks.
Judi online, kejahatan siber, narkotika, penyelundupan, serta berbagai bentuk tindak pidana lainnya dinilai membutuhkan kemampuan penegakan hukum yang terus beradaptasi.
Ketua Bidang LPP PP KAMMI, Banter Adis, mengatakan perkembangan teknologi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan teknologi di lingkungan kepolisian.
“Perkembangan kejahatan digital membutuhkan respons penegakan hukum yang cepat, adaptif, profesional, dan berbasis teknologi. Karena itu, transformasi Polri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan teknologi,” ujar Banter.
Selain penindakan, forum juga membahas pentingnya pendekatan hukum yang berkeadilan.
Restorative justice dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan internal dan penegakan kode etik juga dinilai tetap penting untuk menjaga profesionalisme anggota Polri.
Soroti Persoalan Ketenagakerjaan
Persoalan ketenagakerjaan turut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam forum.
Nasky menyoroti keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri yang menurutnya menjadi salah satu upaya menghadirkan ruang penyelesaian persoalan hubungan industrial melalui pendekatan hukum dan dialog.
Berdasarkan data yang disampaikan Polri, sejak 2025 hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan telah menangani 358 perkara dan memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja untuk kembali bekerja.
Nasky mengatakan perlindungan pekerja dan stabilitas hubungan industrial perlu berjalan bersama dengan kepastian hukum serta iklim usaha yang sehat.
“Dalam negara demokrasi, hak untuk menyampaikan aspirasi dan berserikat harus dihormati. Karena itu, keberadaan ruang dialog dan penyelesaian sengketa secara hukum menjadi penting agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara konstruktif, tanpa mengabaikan ketertiban umum maupun hak-hak pekerja,” jelasnya.
Peran Polri dalam Program Masyarakat
Selain isu keamanan dan penegakan hukum, forum juga membicarakan keterlibatan Polri dalam sejumlah agenda sosial dan pembangunan.
Di antaranya dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, penanganan bencana, pembangunan konektivitas desa, serta perlindungan masyarakat.
Dalam pembahasan mengenai MBG, Nasky menyampaikan data yang dilaporkan Kapolri pada 16 Mei 2026 mengenai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun Polri.
Saat itu disebutkan terdapat 1.376 SPPG, terdiri atas 736 yang telah beroperasi, 172 dalam persiapan operasional, dan 468 dalam tahap pembangunan.
Jika seluruhnya beroperasi, jumlah tersebut diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi sekitar 3,44 juta orang dan menyerap sekitar 68.800 tenaga kerja.
GPPN memandang keterlibatan tersebut dapat dilihat tidak hanya dari aspek pemenuhan gizi, tetapi juga dari potensi pengembangan ekosistem pangan yang melibatkan masyarakat lokal, petani, peternak, UMKM, dan koperasi.
Namun, keberlanjutan program, keamanan pangan, transparansi, dan kualitas pelayanan dinilai tetap perlu menjadi perhatian.
Konektivitas Masyarakat
GPPN juga membahas pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi yang dilakukan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data yang disampaikan Kapolri pada Agustus 2026, terdapat 895 jembatan yang dibangun atau direvitalisasi secara swadaya di 30 Polda.
Dari jumlah tersebut, 874 jembatan disebut telah selesai, 17 masih dalam tahap pembangunan, dan empat lainnya berada pada tahap perencanaan.
Sebanyak 874 jembatan yang telah selesai tersebut disebut memiliki total panjang sekitar 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa dengan manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat.
Menurut GPPN, pembangunan fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga dapat menjadi bagian dari pelayanan sosial, khususnya di daerah yang masih membutuhkan akses konektivitas.
Melihat Masa Depan Polri
Ketua DPP GPM Bidang Politik dan Keamanan, Samuel, mengatakan sejumlah agenda transformasi Polri perlu dilihat sebagai proses yang berkelanjutan.
Ia menilai digitalisasi pelayanan, restorative justice, penguatan pengawasan, penanganan kejahatan siber, dan hubungan dengan masyarakat merupakan bagian dari perubahan yang perlu terus dikembangkan.
“Digitalisasi penegakan hukum, pelayanan publik, restorative justice, dan penguatan penegakan hukum menunjukkan perubahan arah Polri yang semakin berbasis sistem. Tantangannya kini jelas: Presisi tidak boleh berhenti sebagai program, tetapi harus menjadi standar permanen Polri yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Samuel.
Menurutnya, berbagai inovasi yang telah dibangun perlu diteruskan dan dievaluasi agar dapat berkembang menjadi budaya organisasi.
GPPN juga menilai reformasi Polri membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari institusi kepolisian, pemerintah, DPR, akademisi, organisasi kepemudaan, masyarakat sipil, hingga masyarakat secara luas.
Forum tersebut juga membahas perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan sebagai bagian dari pelayanan kepolisian.
GPPN menilai penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan membutuhkan pendekatan yang profesional, responsif, dan memperhatikan kebutuhan korban.
Apresiasi, Kritik, dan Keberlanjutan
NGOPI PRESISI ditutup dengan penekanan bahwa refleksi terhadap kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit tidak dimaksudkan sebagai apresiasi semata.
Bagi GPPN, perjalanan sebuah institusi perlu dilihat secara proporsional dengan mengakui capaian, membuka ruang evaluasi, serta mendorong perbaikan.
Nasky mengatakan pengalaman dan kebijakan dari sebuah periode kepemimpinan dapat menjadi pembelajaran bagi keberlanjutan institusi.
“Legacy yang penting bukan hanya apa yang telah dilakukan, tetapi bagaimana kebijakan dan inovasi tersebut dapat diteruskan, dievaluasi, dan disempurnakan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia berharap ruang dialog seperti NGOPI PRESISI dapat terus menjadi bagian dari keterlibatan generasi muda dalam membicarakan persoalan kebangsaan.
“Kita ingin membangun tradisi demokrasi yang sehat: mengapresiasi ketika ada capaian, memberikan kritik ketika ada kekurangan, dan menawarkan gagasan ketika ada ruang perbaikan. Itulah semangat NGOPI PRESISI—ngobrol santai, tetapi gagasannya harus berisi,” pungkas Nasky.
Melalui forum tersebut, GPPN berharap generasi muda dapat ikut mengawal proses reformasi dan transformasi Polri dengan tetap menjaga ruang dialog, demokrasi, persatuan, serta kepentingan masyarakat.
Bagi GPPN, masa depan Polri tidak hanya ditentukan oleh capaian satu periode kepemimpinan, tetapi juga oleh kemampuan institusi menjaga hal-hal yang baik, memperbaiki kekurangan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi bagian utama dari perjalanan reformasi. (***)
