Jakarta, Korannusantara.id — Hasil survei menunjukkan adanya pola menarik dalam persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 56,1 persen, sementara kepuasan terhadap pemerintah berada di angka 52,7 persen. Dengan demikian, kepuasan terhadap figur Presiden berada sekitar 3,4 poin persentase lebih tinggi dibandingkan kepuasan terhadap pemerintahannya.
Pangiutan Lubis (Ipang), Peneliti Muda Digdaya Polling & Strategy, menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan personal Presiden Prabowo masih menjadi salah satu penopang utama persepsi positif masyarakat terhadap pemerintahan. Menurutnya, ketika kepuasan terhadap figur Presiden lebih tinggi dibandingkan institusi pemerintah, terdapat indikasi bahwa sebagian masyarakat lebih mudah mengasosiasikan keberhasilan maupun arah pemerintahan dengan sosok Presiden.
“Figur Presiden terlihat lebih kuat daripada pemerintahannya. Angka 56,1 persen untuk Prabowo dibandingkan 52,7 persen untuk pemerintah menunjukkan bahwa personal leadership masih menjadi modal politik utama pemerintahan saat ini,” ujar Ipang dalam keterangan Senin (7/9/2026).
Menurut Ipang, pola tersebut semakin menarik karena kekuatan figur Prabowo terlihat relatif menonjol pada segmen usia lebih tua dan masyarakat di luar Jawa. Artinya, basis penerimaan terhadap Presiden tidak hanya ditopang oleh kelompok tertentu, tetapi juga memiliki daya jangkau pada segmen demografis dan geografis yang berbeda. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berada di 49,2 persen menunjukkan masih adanya ruang untuk memperkuat persepsi publik terhadap peran dan kontribusinya.
“Prabowo saat ini bukan hanya menjadi kepala pemerintahan, tetapi juga menjadi anchor utama persepsi publik terhadap pemerintahan. Tantangannya adalah bagaimana kekuatan personal Presiden tersebut diterjemahkan menjadi kepuasan yang lebih kuat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan,” kata Ipang.
Ipang menambahkan, pemerintah perlu membaca selisih antara kepuasan terhadap Presiden dan pemerintah sebagai early warning sekaligus peluang evaluasi. Jika kekuatan figur Presiden menjadi penopang utama, maka keberhasilan pemerintahan ke depan harus diarahkan untuk memastikan popularitas dan kepercayaan terhadap Presiden tidak berdiri sendiri, melainkan dikonversi menjadi kepercayaan terhadap institusi, kebijakan, dan hasil kerja pemerintah.
“Presiden boleh menjadi lokomotif, tetapi gerbong pemerintah harus ikut bergerak. Kekuatan Prabowo perlu diterjemahkan menjadi kinerja pemerintahan yang semakin terasa di masyarakat,” pungkas Ipang.
