Korannusantara.id – JAKARTA, Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina bekerja sama dengan Megawati Institute menghadirkan ekonom Malaysia, Prof. Jomo Kwame Sundaram, dalam kuliah umum bertajuk “Sejak Kapan Kita Menjadi Liberal?: Sejarah Ilmu Ekonomi di Asia Tenggara”, Rabu (26/8/2026).
Kuliah umum tersebut menjadi ruang akademik untuk membahas perjalanan pemikiran ekonomi liberal, pengaruh sejarah kolonialisme dan geopolitik, hingga relevansinya terhadap kebijakan ekonomi negara-negara Asia Tenggara saat ini.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, mengatakan pemahaman terhadap sejarah ekonomi liberal penting untuk membaca perkembangan geopolitik sekaligus persoalan kesejahteraan masyarakat di kawasan.
“Sejarah ekonomi liberal di Asia Tenggara adalah hal penting dan sangat krusial bagi lanskap geopolitik dan kesejahteraan kawasan kita,” tutur Prof. Badawi.
Menurutnya, sejarah ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan masa lalu. Perkembangan pemikiran ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan struktur sosial, kebijakan publik, serta berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Melalui diskusi ini, Program Doktor Universitas Paramadina berkomitmen untuk terus menghidupkan tradisi keilmuan yang tajam dan kritis. Kita ingin melihat bagaimana liberalisasi ekonomi membawa peluang sekaligus tantangan, serta bagaimana kita dapat merumuskan model ekonomi yang tidak hanya efisien secara pasar, tetapi juga berkeadilan sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Diskusi tersebut dimoderatori Sekretaris Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Dr. Diin Fitri Ande.
Prof. Jomo: Liberalisme Tidak Memiliki Satu Makna Tunggal
Dalam paparannya, Prof. Jomo menegaskan bahwa liberalisme bukan konsep dengan satu pengertian tunggal. Maknanya dapat berubah sesuai konteks sejarah, negara, serta kepentingan politik yang melatarbelakanginya.
Karena itu, penggunaan istilah liberalisme dalam kebijakan ekonomi perlu dilihat secara kritis, terutama dengan mempertanyakan siapa yang menggunakan istilah tersebut dan dalam konteks apa.
“Tidak ada satu liberalisme yang dipersetujui semua orang. Maksud liberalisme itu kabur. Jadi kalau kita dengar istilah liberal, kita mesti tahu siapa yang menggunakannya, apa maksudnya,” kata Prof. Jomo.
Ia menjelaskan, pemikiran ekonomi yang berkembang saat ini tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah, termasuk kolonialisme, imperialisme, perubahan politik global, serta perkembangan institusi ekonomi internasional.
Berbagai teori ekonomi yang kerap dipandang sebagai kebenaran universal, menurut Prof. Jomo, pada dasarnya lahir dari konteks sejarah tertentu. Karena itu, teori maupun model ekonomi tidak selalu dapat diterapkan begitu saja pada negara lain.
Pentingnya Memahami Sejarah Pemikiran Ekonomi
Prof. Jomo juga mengkritisi pendidikan ekonomi modern yang dinilainya terlalu menitikberatkan aspek teknis dan kurang memberikan ruang bagi sejarah pemikiran ekonomi.
Menurutnya, memahami asal-usul sebuah gagasan merupakan bagian penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Ide itu tidak jatuh dari langit. Ini bukan wahyu. Kita mesti berpijak di atas bumi dalam memikirkan kebijakan yang sesuai,” ujarnya.
Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Jomo menguraikan perubahan paradigma ekonomi dunia dari pemikiran Keynesian menuju neoliberalisme sejak akhir 1970-an.
Munculnya stagflasi di negara-negara Barat menjadi salah satu momentum yang mendorong kritik terhadap pemikiran Keynesian sekaligus memperkuat gagasan yang menekankan mekanisme pasar.
Perubahan tersebut kemudian berkembang melalui kebijakan yang diasosiasikan dengan pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat.
Deregulasi, pengurangan pajak, liberalisasi perdagangan, serta pengurangan peran negara menjadi gagasan yang kemudian memperoleh pengaruh luas, termasuk dalam kebijakan ekonomi di sejumlah negara berkembang.
Washington Consensus dan Pelajaran dari Asia Timur
Prof. Jomo turut menyoroti kemunculan Washington Consensus, yang menurutnya mencerminkan kesamaan pandangan antara lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan US Treasury.
Kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural yang diterapkan di berbagai negara berkembang, menurutnya, menghasilkan dampak yang berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing negara dan kawasan.
Sebaliknya, pengalaman negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu berlangsung melalui pengurangan peran negara.
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok menjadi contoh negara yang menunjukkan bagaimana negara dapat memainkan peran strategis dalam proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan membangun “konsensus baru” dari Global South sebagai alternatif terhadap Washington Consensus, Prof. Jomo menolak gagasan mengenai satu formula kebijakan yang dapat diterapkan secara universal.
“Kebijakan ekonomi yang tepat sepatutnya berakar umbi dalam konteksnya. Tidak ada satu dasar yang sesuai untuk semua negeri, apalagi di dunia ketiga,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap negara memiliki kondisi sejarah, struktur ekonomi, institusi, serta posisi geopolitik yang berbeda.
Karena itu, pengalaman negara lain sebaiknya dipelajari sebagai sumber pembelajaran, bukan ditiru secara mentah.
“Kita harus belajar dari India, kita harus belajar dari mana-mana saja. Tetapi itu tidak bermakna bahwa apa yang dilakukan Cina atau India sesuai bagi kita semua,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Masyarakat
Pandangan tersebut juga disampaikan Prof. Jomo ketika menjawab pertanyaan mengenai liberalisasi ekonomi India sejak 1991.
Ia mengakui adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi India setelah reformasi, namun mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, tidak boleh dinafikan India telah tumbuh. Tetapi kalau kita lihat dari segi nasib orang biasa, ceritanya lain sekali,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap masyarakat luas juga harus menjadi pertimbangan utama.
Ia mengingatkan bahwa liberalisasi dapat menciptakan peluang besar bagi kelompok yang telah memiliki modal. Karena itu, distribusi manfaat pembangunan menjadi persoalan penting yang tidak boleh diabaikan.
“Perkembangan ekonomi sepatutnya memberi manfaat kepada orang ramai. Itu sepatutnya menjadi prioritas,” tegas Prof. Jomo.
Ia kembali menekankan pentingnya sikap kritis terhadap berbagai teori dan model pembangunan.
Pengalaman Tiongkok, India, Brasil, Jepang, maupun negara-negara Asia Timur dapat menjadi referensi penting. Namun, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing.
“Belajar daripada India, belajar dari mana-mana saja, tetapi jangan menganggap ini semua memberi apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai ‘magic bullet’,” tuturnya.
Konteks Indonesia dan Asia Tenggara
Dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, pendekatan berbasis konteks tersebut dinilai penting karena setiap negara memiliki pengalaman kolonial, sistem politik, institusi, bahasa, serta tradisi intelektual yang berbeda.
Prof. Jomo menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Indonesia, misalnya, turut dipengaruhi oleh jaringan pendidikan internasional, termasuk universitas di Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara-negara lainnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sejarah pendidikan dan jaringan intelektual turut membentuk cara suatu negara memahami ekonomi sekaligus merumuskan kebijakan.
Melalui kuliah umum tersebut, Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina menegaskan pentingnya menghadirkan ruang dialog akademik yang terbuka, kritis, dan kontekstual.
Diskusi mengenai liberalisme dan sejarah ekonomi diharapkan tidak berhenti pada perdebatan teori, tetapi juga dapat memperkaya perspektif dalam memahami berbagai pilihan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakter masing-masing negara.
