Korannusantara.id, Jakarta – Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional, Nasky Putra Tandjung menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026, khususnya atas komitmen pemerintah dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara serta penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum hingga peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurut Nasky, Secara perspektif kebijakan publik, pidato kenegaraan Presiden RI, Prabowo tersebut dapat dipandang sebagai refleksi atas arah pembangunan pemerintahan selama kurang lebih dua tahun sekaligus penegasan bahwa negara harus hadir melalui kebijakan yang terukur, berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, Orientasi kebijakan tidak cukup hanya diukur dari jumlah program, tetapi terutama dari kemampuan negara memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Oleh sebab itu, Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami mengapresiasi komitmen dan dedikasi Presiden RI, Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan berbagai agenda strategisnya, antara lain penguatan ketahanan pangan dan swasembada, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penguatan perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program kerakyatan lainnya. Kebijakan tersebut penting ditempatkan sebagai instrumen negara untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” kata Nasky dalam siaran persnya, di Jakarta, pada Jum’at (14/8/2026).
Selain itu, Nasky Alumnus INDEF School Of Political Economy Jakarta itu menilai, Program-program tersebut memiliki relevansi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). MBG, misalnya, harus ditempatkan bukan hanya sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi bangsa. Demikian pula Sekolah Rakyat memiliki nilai strategis apabila mampu memperluas akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selanjutnya, Di bidang penegakan hukum, komitmen pemerintah untuk memperkuat supremasi hukum, memberantas korupsi, narkotika, kejahatan ekonomi, serta praktik penyelundupan patut mendapatkan dukungan dari semua elemen bangsa. Pemberantasan penyelundupan bukan semata persoalan penindakan pidana, tetapi juga bagian dari perlindungan ekonomi nasional, penerimaan negara, dunia usaha yang sehat, serta kedaulatan negara atas arus barang dan sumber daya.
Demikian pula langkah serius dalam memberantas penyelundupan memiliki dimensi kebijakan yang sangat penting. Penyelundupan bukan hanya persoalan hukum dan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan industri nasional, penerimaan negara, kesehatan ekonomi, kepastian berusaha, dan kedaulatan negara. Karena itu, pemberantasan penyelundupan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi.
“Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif,” ujarnya.
Dalam konteks demokrasi, kami menilai pentingnya komitmen pemerintah untuk terus menjaga demokrasi konstitusional, kebebasan yang bertanggung jawab, kepastian hukum, serta ruang partisipasi masyarakat.
“Demokrasi yang sehat harus berjalan beriringan dengan supremasi hukum, penghormatan terhadap konstitusi, stabilitas nasional, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi tanpa kritik, melainkan demokrasi yang mampu mempertemukan perbedaan melalui dialog, hukum, dan mekanisme konstitusional,” tegasnya.
Sebagai Founder Nasky Milenial Center (NMC) saya memandang bahwa dukungan terhadap pemerintah harus berjalan bersama dengan pengawasan publik yang konstruktif. Setiap kebijakan harus terus dievaluasi berdasarkan data, efektivitas, pemerataan manfaat, transparansi, akuntabilitas, dan dampak nyata bagi masyarakat. Kritik yang berbasis fakta bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, tetapi instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik semakin berkualitas.
Oleh karenanya, Berbagai kebijakan tersebut perlu terus dikawal melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, evaluasi berbasis data, serta partisipasi publik. Apresiasi terhadap pemerintah tidak berarti meniadakan fungsi kontrol sosial, melainkan menjadi bagian dari konstruksi demokrasi agar setiap program negara semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Karena itu, kami memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan agenda pembangunan pemerintah Presiden Prabowo sepanjang dilaksanakan sesuai konstitusi, peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta berorientasi pada kepentingan rakyat dan NKRI,” tutur dia.
Menurutnya, Pidato kenegaraan Presiden bukan hanya laporan capaian, tetapi juga harus menjadi kontrak moral dan kebijakan antara negara dengan rakyat. Ke depan, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menurunkan kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi rakyat, menghadirkan keadilan hukum, serta membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera.
“Kami percaya, kerja nyata yang konsisten, kebijakan publik yang berbasis data, penegakan hukum yang berkeadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat merupakan fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.
Seruan Persatuan di Tengah Dinamika Geopolitik Global
Di tengah perubahan geopolitik global yang semakin kompleks, perang kepentingan ekonomi, persaingan teknologi, konflik antarnegara, ancaman keamanan nonkonvensional, serta ketidakpastian ekonomi dunia, persatuan nasional merupakan modal strategis bangsa yang tidak boleh dikompromikan.
Karena itu, saya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa—pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, media, serta seluruh masyarakat Indonesia—untuk bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
“Perbedaan pilihan politik, pandangan, maupun kepentingan kelompok jangan sampai berkembang menjadi konflik sosial yang melemahkan bangsa. Kita boleh berbeda dalam gagasan, tetapi harus memiliki kesamaan komitmen dalam menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap dia.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan stabilitas nasional yang demokratis, bukan stabilitas yang mematikan kritik; membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi tetap berkeadilan; serta membutuhkan pembangunan yang cepat, namun tetap transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Apresiasi terhadap kerja pemerintah adalah apresiasi terhadap setiap ikhtiar yang menghadirkan manfaat bagi rakyat. Dukungan kepada pemerintah adalah dukungan terhadap agenda pembangunan yang membawa Indonesia semakin mandiri dan berdaulat. Dan pengawasan publik merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Mari kita jadikan momentum dua tahun pemerintahan ini sebagai evaluasi sekaligus energi baru untuk memperkuat kolaborasi nasional. Bersatu menjaga NKRI. Bersama mengawal pembangunan. Tegakkan hukum dengan keadilan. Perkuat demokrasi konstitusional. Sejahterakan rakyat. Wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat di tengah dunia,” tutupnya.
Nasky Putra Tandjung
Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional
Founder Nasky Milenial Center (NMC)
Jakarta, Jum’at (14/8/2026).
