Korannusantara.id – JAKARTA, 13 Agustus 2026, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) meminta Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin lebih bijak dalam menyampaikan pandangan terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai tanggung jawab TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai pernyataan maupun langkah Panglima TNI tersebut tidak semestinya dipersepsikan sebagai upaya membenturkan institusi TNI dengan Polri.
Menurut Dedi, TNI dan Polri memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Namun, keduanya merupakan institusi strategis negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, pertahanan, stabilitas, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jangan sampai pernyataan pejabat negara justru ditarik ke dalam narasi yang seolah-olah membenturkan TNI dengan Polri. Apalagi jika berkembang menjadi narasi adu domba antarinstitusi. Ini sangat tidak sehat dan dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat,” tegas Dedi Siregar.
Dedi mengatakan, pernyataan Panglima TNI mengenai tanggung jawab terhadap keamanan di seluruh wilayah Indonesia perlu dilihat dalam konteks tugas konstitusional serta peran TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Menurutnya, tidak ada yang keliru apabila Panglima TNI mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan sinergitas seluruh unsur negara dalam menjaga stabilitas nasional.
“Langkah Panglima TNI sudah tepat. TNI memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertahanan negara dan turut berkontribusi dalam menciptakan stabilitas keamanan. Karena itu, jangan kemudian pernyataan Panglima dipelintir seolah-olah menjadi persoalan perebutan peran antara TNI dan Polri,” ujarnya.
DPP LPPI juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pejabat publik dan anggota legislatif, agar mengedepankan narasi yang memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri.
Dedi menegaskan, TNI dan Polri merupakan institusi negara yang memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena itu, kritik terhadap kebijakan maupun pernyataan pejabat negara tetap harus disampaikan secara proporsional dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kami meminta TB Hasanuddin tidak membawa persoalan ini ke arah narasi yang dapat membenturkan TNI dengan Polri. Kritik boleh, perbedaan pandangan juga merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Tetapi jangan sampai narasinya justru memicu adu domba antarinstitusi negara,” kata Dedi.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan ketenangan dan kepastian bahwa seluruh institusi keamanan negara tetap solid dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah TNI dan Polri semakin solid, semakin kompak, dan semakin kuat bersinergi. Jangan sampai ada narasi yang justru memperlebar jarak antarinstitusi. Kepentingan NKRI harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun perbedaan pandangan,” pungkasnya.
