Korannusantara.id – JAKARTA, Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Legoso Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Selasa (28/7/2026). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang menolak pengangkatan Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu karena dinilai memiliki rekam jejak etik yang bermasalah.
Dalam aksi itu, massa PP-PMI menyampaikan keberatan terhadap pengangkatan pejabat dimaksud. Mereka menilai rekam jejak etik yang bersangkutan tidak sejalan dengan tuntutan integritas yang seharusnya melekat pada jabatan strategis di lingkungan Polri.
Melalui aksi tersebut, para demonstran mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kebijakan pengangkatan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) segera melakukan pergantian pejabat yang dimaksud karena dinilai pernah melakukan pelecehan seksual.
Aksi yang berlangsung di depan Mabes Polri sempat menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami perlambatan. Massa membentangkan berbagai spanduk berisi tuntutan, sekaligus mengajak para pengguna jalan yang melintas untuk membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap aksi mereka. Ajakan tersebut mendapat respons dari sejumlah pengendara yang turut membunyikan klakson saat melintas.
Sebagai bentuk penyampaian pesan secara simbolik, massa PP-PMI juga melakukan pembakaran sebuah bra (BH). Koordinator aksi menjelaskan, tindakan tersebut merupakan simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak memberikan pesan tegas terhadap pelanggaran etik maupun moral yang pernah menjadi perhatian publik.
Dalam orasinya, Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, menegaskan bahwa organisasinya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons dari pimpinan Polri.
“Kami memberikan waktu kepada Kapolri untuk mengevaluasi kebijakan ini. Apabila hingga Selasa, 4 Agustus 2026, belum ada langkah konkret berupa perintah kepada AS SDM untuk melakukan pergantian Dirlantas Polda Bengkulu, maka kami akan kembali turun ke jalan dan menggelar aksi menginap di depan Mabes Polri sebagai bentuk keseriusan perjuangan kami,” ujar Ali Moma dalam orasinya.
PP-PMI berharap tuntutan yang mereka sampaikan dapat menjadi perhatian serius pimpinan Polri. Mereka juga mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme penempatan pejabat, khususnya pada jabatan-jabatan strategis yang dinilai harus mencerminkan integritas, profesionalisme, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (Red)
