Korannusantara.id – Jakarta, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, menegaskan bahwa pengawasan pemilu harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, demokrasi saat ini tidak lagi hanya berlangsung di ruang-ruang fisik, tetapi juga di berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Rabu , 22 juli 2026
“Jika hoaks dapat menyebar kepada jutaan orang hanya dalam hitungan menit, maka pengawasan pemilu juga harus mampu bergerak secepat itu melalui sistem digital,” ujar Puadi.
Ia menjelaskan, tantangan pengawasan pemilu saat ini tidak lagi sebatas pelanggaran yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga serangan informasi di ruang digital. Ancaman tersebut meliputi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, manipulasi informasi, hingga teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi memengaruhi persepsi publik.
“Ini merupakan ancaman serius terhadap integritas informasi pemilu. Karena itu, Bawaslu harus hadir untuk memastikan ruang digital tetap sehat dan demokrasi tetap terjaga,” katanya.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Bawaslu telah membangun ekosistem pengawasan digital yang terintegrasi. Sistem tersebut mencakup Siwaslu sebagai platform pengawasan, SiGapLapor sebagai kanal pengaduan masyarakat, serta Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang digunakan untuk memetakan potensi kerawanan secara berbasis data.
Menurut Puadi, melalui IKP, Bawaslu tidak lagi mengandalkan perkiraan semata dalam menentukan wilayah rawan pelanggaran. Pendekatan berbasis data memungkinkan langkah pencegahan dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.
Lebih lanjut, Puadi mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menetapkan lima agenda strategis dalam menghadapi Pemilu 2029. Kelima agenda tersebut meliputi penguatan regulasi di ruang digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas yang melek teknologi, optimalisasi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pengembangan sistem pemantauan dunia maya (cyber election monitoring), serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan platform digital.
“Transformasi pengawasan pemilu tidak mungkin berhasil jika dikerjakan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, platform digital, masyarakat sipil, hingga masyarakat luas,” ujarnya.
Puadi juga memperkenalkan program Bawaslu Campus Connect, yang bertujuan mendorong mahasiswa menjadi bagian dari pengawasan partisipatif di era digital. Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga agen literasi digital yang aktif melakukan pengecekan fakta (fact-checking), tidak menyebarkan hoaks, serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu apabila menemukannya.
“Generasi muda memiliki peran yang sangat penting karena kualitas demokrasi di masa depan akan sangat ditentukan oleh kualitas literasi digital masyarakatnya,” kata Puadi.
Menutup pernyataannya, Puadi menegaskan bahwa teknologi harus menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya menjadi sarana penyebaran disinformasi.
“Teknologi dapat memperkuat demokrasi apabila digunakan secara etis, diawasi secara transparan, dan didukung partisipasi aktif masyarakat. Pemilu 2029 tidak hanya ditentukan oleh siapa yang datang ke TPS, tetapi juga oleh siapa yang mampu menjaga ruang digital kita tetap sehat,” pungkasnya.
