Korannusantara.id – Jakarta, Presidium Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Andrian Habibi, menilai program pendidikan pemilih berkelanjutan yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, khususnya perempuan, kelompok marjinal, nelayan, petani, buruh, hingga kalangan pramuka.
Menurut Andrian, pendidikan pemilih tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat saat hari pemungutan suara. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi sarana pemberdayaan warga negara agar mampu mengambil peran aktif dalam seluruh proses demokrasi.
“Pendidikan pemilih berkelanjutan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perempuan, kelompok marjinal, nelayan, petani, buruh, hingga generasi muda seperti pramuka harus mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan demokrasi,” ujarnya saat menghadiri Diskusi Publik dan Sosialisasi bertema “Perempuan Berdaulat, Demokrasi Bermartabat: Menguatkan Partisipasi dan Kepemimpinan Politik Perempuan” yang diselenggarakan KPU RI bersama Berani Project Indonesia di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pegiat pemilu asal Sumatera Barat itu mengatakan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam program pendidikan politik berkelanjutan. Selama ini, kata dia, perempuan kerap hadir dalam proses politik hanya untuk memenuhi persyaratan administratif keterwakilan dalam daftar calon legislatif.
Padahal, menurut Andrian, perempuan perlu dibekali pengetahuan yang memadai mengenai tata cara menjadi calon anggota legislatif, strategi membangun kapasitas kepemimpinan, hingga kemampuan memahami isu-isu kebijakan publik yang akan diperjuangkan ketika terpilih.
“Perempuan jangan hanya hadir sebagai pelengkap daftar calon. Mereka harus memahami proses politik secara utuh, mengetahui hak-haknya, memahami strategi pemenangan, serta memiliki kapasitas yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menilai penguatan kapasitas perempuan akan memberikan dampak yang lebih luas bagi kehidupan sosial dan demokrasi. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam keluarga maupun masyarakat sehingga peningkatan peran perempuan akan berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan damai.
“Perempuan adalah ibu. Ketika seorang ibu merasa bahagia dan memiliki ruang untuk berkembang, maka keluarga juga akan merasakan kebahagiaan. Ketika perempuan memiliki peran yang maksimal dalam demokrasi, maka pemilu akan terasa lebih damai, lebih sejuk, dan lebih membahagiakan,” tuturnya.
Andrian bahkan menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan secara utuh tanpa keterlibatan perempuan.
“Demokrasi akan terasa hambar tanpa perempuan. Karena itu, perempuan harus menjadi subjek utama dalam pembangunan demokrasi, bukan hanya menjadi objek kebijakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presidium Nasional KIPP Indonesia tersebut menyoroti pentingnya pendidikan politik berkelanjutan dalam mempersiapkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Menurutnya, program pendidikan yang dilaksanakan KPU pada masa non-tahapan dapat menjadi instrumen strategis untuk mencetak calon-calon komisioner perempuan yang berkualitas.
Ia menjelaskan bahwa materi pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman kepemiluan secara umum, tetapi juga perlu menyentuh aspek teknis yang dibutuhkan dalam proses seleksi anggota KPU.
“KPU dapat menyiapkan perempuan-perempuan potensial untuk memahami Undang-Undang Pemilu, memahami teknis kerja penyelenggara pemilu, mengenal tahapan seleksi komisioner, hingga memahami proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di lingkungan KPU,” jelasnya.
Menurut Andrian, pembekalan tersebut juga harus mencakup kemampuan perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi program kerja. Dengan demikian, perempuan yang mengikuti proses seleksi memiliki kesiapan yang lebih baik dan mampu bersaing secara kompetitif.
“Kalau kapasitas perempuan terus diperkuat sejak jauh hari, maka peluang mereka untuk lolos menjadi anggota KPU atau penyelenggara pemilu lainnya akan semakin besar. Pendidikan berkelanjutan harus menjadi ruang persiapan kaderisasi demokrasi,” katanya.
Andrian juga menyoroti masih adanya daerah yang belum memiliki komisioner perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama karena tidak mencerminkan potensi sumber daya perempuan yang sebenarnya tersedia di berbagai daerah.
Ia menilai sulit diterima akal apabila suatu daerah benar-benar tidak memiliki perempuan yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu.
“Secara logika, sangat tidak masuk akal jika ada daerah yang tidak memiliki komisioner perempuan karena dianggap tidak ada kandidat yang memenuhi syarat. Bagaimana mungkin tidak ada akademisi perempuan? Bagaimana mungkin tidak ada peneliti perempuan? Bagaimana mungkin tidak ada pegiat demokrasi atau pemantau pemilu perempuan di daerah tersebut?” ujarnya.
Menurut dia, persoalan yang lebih sering muncul justru berkaitan dengan akses informasi, kesempatan memperoleh pengalaman, dan kesiapan menghadapi proses seleksi. Karena itu, pendidikan pemilih berkelanjutan harus diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut.
Pegiat pemilu asal Sumatera Barat itu mengatakan bahwa perempuan perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, kompetensi yang dibutuhkan, hingga peluang karier di lembaga penyelenggara pemilu.
“Masalahnya bukan semata-mata ketersediaan sumber daya perempuan, tetapi bagaimana akses informasi dan kesiapan mereka dapat diperkuat. Di sinilah pentingnya program pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan KPU pada masa non-tahapan,” jelasnya.
Ia berharap program pendidikan demokrasi yang dilakukan KPU ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi pemilih, tetapi juga mampu melahirkan generasi baru perempuan pemimpin yang siap mengambil peran sebagai peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, maupun penggerak demokrasi di masyarakat.
“Dengan pendidikan yang berkelanjutan, perempuan akan memiliki ruang untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi lebih besar dalam demokrasi. Ketika perempuan semakin kuat, maka demokrasi Indonesia juga akan semakin kuat,” pungkasnya.
