Korannusantara.id – JAKARTA, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI resmi membuka pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026. Mengusung tema “Penguatan Lembaga Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu”, kompetisi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, argumentatif, dan solutif terkait pengawasan serta penegakan hukum pemilu di Indonesia.
Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu merupakan program nasional Bawaslu yang diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pendidikan demokrasi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam memperkuat budaya demokrasi yang berintegritas sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai sistem kepemiluan, pengawasan, dan penegakan hukum pemilu.
Tema yang diusung pada penyelenggaraan tahun 2026 mencerminkan semakin kompleksnya tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Perkembangan teknologi informasi, dinamika politik, meningkatnya berbagai bentuk pelanggaran pemilu, serta tuntutan terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis menuntut hadirnya lembaga pengawas yang profesional, independen, adaptif, dan memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat.
Melalui kompetisi ini, Bawaslu berharap lahir berbagai gagasan akademik yang inovatif mengenai penguatan fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, hingga pengembangan sistem penegakan hukum pemilu yang efektif, adil, dan berintegritas.
Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan memperluas literasi kepemiluan di lingkungan perguruan tinggi serta memperkuat sinergi antara dunia akademik dan penyelenggara pemilu dalam membangun sistem demokrasi Indonesia.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu, Puadi, mengatakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu menjadi ruang dialog akademik bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan konstruktif mengenai masa depan pengawasan pemilu di Indonesia.
“Melalui Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI, Bawaslu ingin mendorong lahirnya gagasan-gagasan akademik yang konstruktif mengenai penguatan kelembagaan pengawas pemilu.
Pemikiran kritis generasi muda sangat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi sekaligus membangun sistem penegakan hukum pemilu yang semakin profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Puadi.
Kompetisi akan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni Tahap Eliminasi, Tahap Regional, dan Tahap Nasional. Setiap tahapan dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam menganalisis isu-isu strategis kepemiluan, menyusun argumentasi berdasarkan data, regulasi, dan putusan hukum, serta menawarkan solusi atas berbagai tantangan pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
Sejak pertama kali digelar pada 2019, Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu telah menjadi salah satu agenda nasional Bawaslu yang mendapat antusiasme tinggi dari kalangan perguruan tinggi. Tercatat, Universitas Andalas menjadi juara pertama pada 2019, disusul Universitas Diponegoro pada 2022, Universitas Surabaya pada 2023, Universitas Andalas kembali meraih juara pada 2024, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi juara pertama pada 2025.
Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta, Bawaslu menyiapkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah. Juara I akan memperoleh Piala Bergilir Bawaslu, trofi, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp30 juta. Juara II mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang pembinaan Rp20 juta, sedangkan Juara III memperoleh trofi, sertifikat, serta uang pembinaan Rp15 juta. Sementara itu, penghargaan Best Speaker akan menerima trofi, sertifikat, dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta.
Selain itu, setiap anggota tim dan dosen pendamping akan memperoleh sertifikat penghargaan. Tim yang berhasil lolos hingga Tahap Nasional, meski belum menjadi juara, juga akan menerima uang pembinaan sebesar Rp500 ribu per tim.
Pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 telah resmi dibuka.
Calon peserta diimbau mempelajari seluruh ketentuan kompetisi, melengkapi dokumen persyaratan, serta memperhatikan jadwal setiap tahapan seleksi. Informasi mengenai persyaratan, pedoman kompetisi, formulir pendaftaran, hingga jadwal pelaksanaan dapat diakses melalui website dan media sosial resmi Bawaslu.
Bawaslu mengajak mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum pemilu. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru, gagasan inovatif, serta solusi yang dapat memperkuat sistem pengawasan pemilu yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi panitia Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 melalui layanan WhatsApp di 0852-8179-1199.
Melalui penyelenggaraan kompetisi ini, Bawaslu menegaskan komitmennya dalam membangun budaya demokrasi yang berintegritas melalui pendidikan politik, penguatan literasi kepemiluan, serta partisipasi aktif generasi muda. Kompetisi ini diharapkan tidak hanya melahirkan mahasiswa yang unggul dalam berargumentasi, tetapi juga menghasilkan gagasan strategis yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia demi terwujudnya pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.
