PONTIANAK – Polemik yang berkembang akibat pernyataan Ketua DPD LI BAPAN Kalimantan Barat, Stevanus Febyan Babaro, dalam sebuah tayangan podcast terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu yang meminta aparat penegak hukum melakukan penanganan secara profesional dan transparan terhadap persoalan tersebut.
Koordinator Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu, Andri, mengatakan pihaknya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus tetap berada dalam koridor hukum serta menjunjung prinsip tanggung jawab publik.
Menurut Andri, sejumlah pernyataan yang menjadi perbincangan masyarakat perlu dikaji secara objektif guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum, termasuk dugaan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maupun pernyataan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.
“Kami berharap seluruh proses dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat perlu memberikan kepastian agar tidak muncul spekulasi yang semakin meluas di tengah masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Pontianak, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai ruang digital harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan penyampaian aspirasi yang konstruktif, bukan menjadi ruang yang memicu konflik akibat penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Selain itu, Andri juga menyoroti pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik kepada institusi negara. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, berimbang, dan tidak mengarah pada bentuk penghinaan.
Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu turut menyampaikan keberatan terhadap penggunaan nama masyarakat Kalimantan Barat dalam narasi yang berkembang. Menurut Andri, tidak ada individu maupun kelompok yang dapat mengklaim mewakili keseluruhan masyarakat Kalbar yang memiliki beragam pandangan dan latar belakang.
“Kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan fakta dan menghormati proses hukum. Persatuan masyarakat harus tetap dijaga agar tidak terpengaruh oleh narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas daerah. Mereka juga berharap setiap pihak dapat mengedepankan jalur hukum dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik.
Dengan penanganan yang transparan dan objektif, Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu meyakini kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dapat terus terjaga sekaligus memperkuat stabilitas sosial di Kalimantan Barat.
