Sepuluh Mantan Karyawan PT BLP Pertanyakan Kepastian Pembayaran Hak PHK, Siap Adukan ke Kemenaker

Korannusantara.id – Kobar, Kalteng, Sepuluh mantan karyawan PT Bumi Langgeng Perdanatrada (BLP) di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mengaku hingga kini masih menunggu kepastian pembayaran hak-hak mereka pasca pemutusan hubungan kerja (PHK).

Para mantan karyawan menilai pihak perusahaan belum memenuhi kesepakatan yang sebelumnya telah disampaikan oleh manajemen terkait pembayaran kompensasi PHK.

Mereka berharap ada kejelasan mengenai waktu dan mekanisme pembayaran hak yang menjadi kewajiban perusahaan.

Salah satu perwakilan mantan karyawan menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka masih menunggu realisasi pembayaran yang dijanjikan oleh pihak perusahaan.

“Kami hanya menuntut hak kami sebagai mantan karyawan.

Sampai sekarang belum ada kepastian kapan hak-hak tersebut akan dibayarkan. Karena itu, kami berencana menyampaikan pengaduan ke Kementerian Ketenagakerjaan agar persoalan ini mendapat perhatian dan penyelesaian,” ujarnya.

Menurut para mantan karyawan, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi mereka dan keluarga. Mereka membandingkan penyelesaian hak pekerja di perusahaan lain yang dinilai lebih cepat, sementara hak mereka hingga kini belum terealisasi.

Sementara itu, mantan karyawan berharap pihak direksi PT BLP, termasuk Benny Warto Damanik selaku pihak yang disebut dalam kesepakatan sebelumnya, dapat memberikan penjelasan dan kepastian terkait penyelesaian hak-hak pekerja yang telah di-PHK.

Dasar Hukum

Hak pekerja yang mengalami PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi perselisihan mengenai hak pekerja, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme hubungan industrial, termasuk pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT BLP belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan oleh para mantan karyawan tersebut.