Korannusantara.id – Jakarta, 9 Juni 2026, Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti fenomena berubahnya berbagai program pemerintah yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi ajang perburuan rente ekonomi oleh kelompok-kelompok kepentingan.
Menurut Didik, paradoks pembangunan kerap terjadi ketika kebijakan yang lahir dengan tujuan mulia, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, membangun infrastruktur, memperkuat desa, hingga meningkatkan kualitas pendidikan, justru berujung pada praktik korupsi, pemborosan, dan rent-seeking.
“Selalu ada cerita bagaimana kebijakan dan program yang mulia untuk rakyat berubah menjadi ladang perburuan rente ekonomi. Akibatnya, kemakmuran yang tercipta hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, bukan masyarakat luas,” ujar Didik dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Ketika kekuasaan mengendalikan sumber daya ekonomi dalam jumlah besar, kebijakan publik menjadi objek perebutan berbagai kelompok yang berupaya memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan.
Didik mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel, Mancur Olson, yang menjelaskan bahwa di sekitar pusat kekuasaan selalu muncul kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha mendapatkan keuntungan bukan melalui produktivitas, inovasi, atau kerja keras, melainkan melalui akses terhadap kebijakan dan kekuasaan.
Menurutnya, kondisi tersebut dikenal sebagai teori distributional coalition atau koalisi distribusional. Kelompok-kelompok ini dapat berupa lobi informal, asosiasi bisnis dan perdagangan, hingga elite serikat pekerja yang berupaya memperoleh hak-hak istimewa dari negara.
“Mereka mencari perlindungan khusus dan rente ekonomi melalui kedekatan dengan kekuasaan. Dari situ kemudian terbentuk kolusi antara negara, kelompok lobi, dan pelaku usaha tertentu yang berlangsung secara tertutup,” jelasnya.
Didik menilai praktik tersebut berdampak pada menurunnya fleksibilitas ekonomi, rendahnya efisiensi, serta lambatnya inovasi. Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat luas.
Ia juga menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan dan minimnya sistem check and balances sebagai faktor yang memperkuat praktik rent-seeking. Akibatnya, kepentingan kelompok kecil yang terorganisasi lebih mudah mendominasi kebijakan dibandingkan kepentingan masyarakat umum.
Lebih lanjut, Didik menjelaskan bahwa perubahan program yang baik menjadi sumber rente biasanya berawal dari sentralisasi kekuasaan, melemahnya pengawasan, masuknya broker politik, hingga normalisasi praktik korupsi dan perburuan rente dalam proses kebijakan.
Karena itu, menurutnya, solusi utama bukan sekadar mengganti pejabat atau memenjarakan pelaku korupsi. Yang lebih penting adalah membangun institusi yang kuat agar korupsi semakin sulit dilakukan, transparansi semakin mudah diterapkan, dan akuntabilitas menjadi budaya dalam penyelenggaraan negara.
“Yang diperlukan adalah getting institutions right, yakni membangun institusi yang sehat sehingga korupsi sulit dilakukan, transparansi mudah dijalankan, dan akuntabilitas menjadi budaya,” tegas Didik.
Didik menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kekuatan institusi yang mampu menjaga agar program tersebut tetap berjalan sesuai tujuan awal untuk kepentingan masyarakat luas.
