Korannusantara.id – KOTA BEKASI, Jaringan Muda Indonesia (JMI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kalau Program Mangkrak, Siapa Kena?” pada Kamis (4/6/2026) di Coffee Uda, Kota Bekasi. Forum yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut mengangkat tema penting mengenai pertanggungjawaban hukum dan moral dalam tata kelola program di Badan Gizi Nasional (BGN).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Ketua Umum Pengurus Pusat JMI, Fikri. Diskusi berlangsung dinamis dengan melibatkan kalangan pemuda, aktivis, pengamat, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan program-program strategis pemerintah.
FGD tersebut menyoroti peran penting BGN sebagai lembaga yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang memiliki cakupan luas dan dukungan anggaran negara yang besar.
Melalui forum ini, JMI mendorong penguatan tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Ketua Umum PP JMI, Fikri, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan publik terhadap pelaksanaan program negara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Pertanyaan besar kami sederhana namun tajam: jika program negara yang begitu vital dan besar anggarannya ini mandek, gagal, atau tidak bermanfaat, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah sekadar pergantian pejabat, atau ada konsekuensi hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan?” tegas Fikri.
Menurutnya, setiap lembaga negara yang mengelola anggaran publik harus menjunjung tinggi prinsip integritas dan keterbukaan dalam menjalankan tugasnya.
“Kami tidak ingin program yang ditujukan untuk kesejahteraan gizi anak bangsa justru menjadi ladang penyimpangan atau pemborosan uang rakyat. JMI berpegang teguh pada prinsip: BGN Bersih, MBG Tanpa Korupsi, dan kami berkomitmen mengawal amanah presiden sampai ke akar-akarnya,” tambah Fikri.
Dalam kesempatan yang sama, Eva selaku perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan sejumlah pandangan terkait potensi risiko penyimpangan dalam pengelolaan program berskala besar. ICW menilai keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi faktor penting untuk mencegah kebocoran anggaran serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Selama diskusi berlangsung, para peserta menekankan bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan program publik tidak hanya berhenti pada aspek administratif. Terdapat pula tanggung jawab hukum dan moral yang harus diemban oleh setiap pihak yang diberi kewenangan mengelola kebijakan maupun anggaran negara.
Menutup kegiatan tersebut, Fikri kembali menegaskan komitmen JMI untuk terus mengawal pelaksanaan program-program pemerintah demi memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Kami akan terus memantau, mengawasi, dan mengingatkan. Amanah rakyat harus dijaga, program negara harus berjalan benar, dan siapa pun yang lalai pasti akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Melalui FGD ini, JMI berharap kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan kebijakan negara semakin meningkat.
Selain itu, forum ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mendorong perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas gizi serta masa depan generasi Indonesia.
