Korannusantara.id – Pelalawan, Dunia politik dan elite daerah di Kabupaten Pelalawan kembali diguncang isu panas. Dua nama yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan daerah dikabarkan diduga diamankan aparat penegak hukum (APH) saat terjadi penggerebekan pesta narkoba di salah satu klub malam di Kota Pekanbaru. 26 Mei 2026
Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan, sosok berinisial Fidel yang disebut sebagai anak Bupati Pelalawan, serta Riski yang dikaitkan sebagai menantu Ketua DPRD Pelalawan, diduga berada di lokasi bersama sejumlah pihak lain termasuk seorang selebgram Pekanbaru saat operasi berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat terkait mengenai status hukum para pihak yang disebut-sebut terlibat. Namun isu tersebut sudah terlanjur menyebar luas di media sosial dan grup percakapan publik, memicu reaksi keras masyarakat yang meminta kasus ini dibuka secara terang benderang tanpa ada yang ditutupi.
Publik menilai, apabila benar ada keterlibatan keluarga pejabat dalam dugaan pesta narkoba, maka penanganannya harus dilakukan secara profesional dan transparan. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
“Kalau masyarakat biasa cepat diumumkan, cepat dirilis. Jangan sampai kalau yang terseret anak pejabat malah senyap,” ujar salah seorang warga Pekanbaru yang enggan disebut namanya.
Sorotan publik bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu narkoba di tempat hiburan malam terus menjadi perhatian serius karena dianggap melibatkan jaringan kuat dan sulit disentuh. Karena itu, masyarakat kini menunggu keberanian APH untuk menyampaikan fakta sebenarnya ke ruang publik.
Di media sosial, berbagai komentar mulai bermunculan. Ada yang meminta agar aparat segera memberikan klarifikasi resmi untuk menghentikan spekulasi liar, namun tak sedikit pula yang mendesak dilakukan tes urine terbuka serta pengungkapan kronologi lengkap penggerebekan.
Apalagi nama-nama yang disebut memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan daerah. Situasi ini membuat publik mempertanyakan apakah penegakan hukum benar-benar berjalan setara di hadapan semua kalangan.
Jika dugaan ini terbukti, maka kasus tersebut berpotensi menjadi tamparan serius bagi citra pemerintahan daerah dan lembaga legislatif di Pelalawan. Sebaliknya, bila informasi tersebut tidak benar, maka klarifikasi resmi juga wajib segera disampaikan agar tidak berkembang menjadi fitnah publik.
Kini masyarakat menunggu satu hal sederhana: keberanian aparat membuka fakta sebenar-benarnya
