Korannusantara.id – Riau, 15 Mei 2026, Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (13/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan terkait kesejahteraan guru, buruh, pendidikan, hingga transparansi anggaran daerah.
Sejumlah perguruan tinggi yang terlibat di antaranya Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Abdurrab (UNIVRAB), Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI), Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), Institut Agama Islam Diniyah (IAID), Universitas Awal Bros (UAB), Institut Kesehatan Payung Negeri (IKESPN), Institut Kesehatan Teknologi Al Insyirah (IKTA), STIE Riau, STAI Al-Azhar Pekanbaru, IAI Lukman Edy, hingga STP Riau.
Aliansi mahasiswa menamai gerakan mereka “G-M13 Mei Melawan”. Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan orasi sambil membawa spanduk berisi tuntutan mengenai pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah.
Koordinator utama aksi, Rayhan Divaio, mengungkapkan masih ada guru di Riau yang menerima gaji hanya Rp150 ribu per bulan. Menurutnya, kondisi itu sangat memprihatinkan mengingat peran guru sangat penting dalam membentuk generasi masa depan Indonesia.
“Masih ada guru di Riau bergaji Rp150 ribu sebulan. Ini sangat miris,” ujar Rayhan Divaio saat berorasi.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan jika kesejahteraan tenaga pengajar masih jauh dari kata layak.
Selain isu pendidikan, massa aksi juga menyoroti nasib buruh di Riau yang dinilai belum sejahtera. Banyak mahasiswa mengaku berasal dari keluarga buruh dan merasakan langsung tekanan ekonomi masyarakat kecil.
“Tidak layak upah orang tua kami sebagai buruh, jangan sengsarakan rakyat,” kata Rayhan Divaio.
Mahasiswa juga mengkritik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pelaksanaan program tersebut masih amburadul dan belum sepenuhnya memberikan makanan bergizi yang layak bagi anak-anak sekolah.
“Masih banyak makanan yang tidak layak diberikan kepada anak-anak dalam program tersebut,” ujar Rayhan.
Sorakan mahasiswa menggema di depan Gedung DPRD Riau sambil mengangkat poster kritik terhadap kualitas pelaksanaan program nasional itu. Massa meminta pengawasan ketat agar anggaran program tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Koordinator aksi lainnya, Kukuh Elhakim, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat dan pemerintah harus bekerja lebih optimal,” ujarnya.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa 12 tuntutan kepada DPRD Riau. Salah satunya percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dengan sistem yang adil dan transparan. Mahasiswa juga meminta keterbukaan data guru honorer agar tidak terjadi dugaan permainan administrasi.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Provinsi Riau. Menurut mahasiswa, akses pendidikan di daerah pelosok masih tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.
Aliansi mahasiswa juga menyoroti transparansi penyaluran beasiswa Pemerintah Provinsi Riau serta menolak rencana penghapusan 20 program studi perguruan tinggi.
Di sektor kesehatan, mahasiswa meminta pemerataan pembangunan rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Mereka juga mendesak Dinas Kesehatan membuka data terbaru terkait angka stunting.
Sorotan lain diarahkan pada transparansi hibah dana vertikal senilai Rp113 miliar untuk sejumlah proyek pembangunan daerah. Mahasiswa meminta rincian penggunaan anggaran pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara, rumah sakit TNI, hingga rumah dinas Kejaksaan Tinggi Riau.
Massa aksi bahkan menolak anggaran Rp9,8 miliar untuk pembangunan rumah dinas Kejati Riau. Menurut mereka, anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan guru.
Dalam isu ketenagakerjaan, mahasiswa mendesak penghapusan sistem outsourcing dan meminta DPRD Riau menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Mereka juga meminta pengawasan ketat terhadap standar keselamatan kerja di perusahaan dan kawasan industri di Riau.
Mahasiswa turut mendorong DPRD membuka ruang dialog antara perusahaan dan masyarakat terkait persoalan ketenagakerjaan agar tercipta solusi nyata bagi para pekerja.
Selain itu, sektor pariwisata Riau juga menjadi perhatian massa aksi. Mahasiswa menilai potensi wisata dan budaya daerah belum dikelola maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Aksi demonstrasi sempat ditemui anggota DPRD Riau, Abdullah dan Andi Darma Taufik. Namun, mahasiswa meminta Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, turun langsung menemui massa aksi.
Sementara itu, ratusan personel kepolisian tampak berjaga dan membentuk barikade di depan Gedung DPRD Riau untuk mengantisipasi kericuhan. Meski berlangsung panas dan penuh sorakan, aksi demonstrasi tetap berjalan tertib hingga sore hari.
