Korannusantara.id, Medan – Anggota DPD RI, KH. Muhammad Nuh, Didaulat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Stadium General yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada Rabu (13/5/2026).
Kehadiran tokoh ulama sekaligus legislator ini memberikan warna tersendiri dalam diskusi akademik di kampus hijau tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Syariah dan Hukum tersebut diikuti ratusan mahasiswa dengan penuh antusias.
Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Penyelenggara, Dr. Khalid, SH., M.Hum, yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Senator asal Sumatera Utara tersebut di tengah kesibukannya menjalankan tugas negara.
Stadium General kemudian dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Syafrudin Syam, M.Ag.
Dalam sambutannya, ia berharap kegiatan akademik seperti ini dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia secara praktis, khususnya terkait peran dan fungsi vital lembaga legislatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Selain membahas fungsi legislasi dan pengawasan yang melekat pada lembaga DPD, Senator dapil Sumatera Utara Muhammad Nuh juga mengajak mahasiswa untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
“Pentingnya pemikiran kritis yang didasari oleh integritas moral dan semangat kebangsaan yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman,” kata Nuh.
Kehadiran mantan Anggota DPRD Sumut itu di UIN Sumatera Utara bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bagian dari upaya jemput bola DPD RI dalam menyosialisasikan pentingnya peran keterwakilan daerah.
Dalam konteks Hukum Tata Negara, mahasiswa seringkali terpaku pada teori di buku teks, namun kehadiran praktisi seperti Senator Muhammad Nuh memberikan gambaran riil mengenai bagaimana proses lobi politik dan perjuangan anggaran daerah dilakukan di Senayan.
Kegiatan Stadium General ini juga menjadi momentum bagi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU untuk mematangkan kurikulum yang berbasis pada realitas ketatanegaraan saat ini.
Diharapkan, lulusan Hukum Tata Negara dari UINSU nantinya tidak hanya ahli dalam penguasaan hukum positif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap isu-isu otonomi daerah dan keberagaman aspirasi dari berbagai pelosok Sumatera Utara.
