Korannusantara.id – Jakarta, Kondisi industri perunggasan nasional kembali menjadi sorotan setelah harga telur ayam di tingkat peternak jatuh hingga Rp16 ribu per kilogram, bahkan sempat menyentuh Rp14 ribu per kilogram. Situasi tersebut memicu aksi protes peternak yang turun ke jalan dan membagikan telur secara gratis sebagai bentuk kekecewaan atas kerugian yang terus dialami.
Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Prof. Yuli Retnani, menilai persoalan utama industri perunggasan saat ini bukan lagi terletak pada teknologi produksi, melainkan pada struktur industri yang dinilai tidak sehat dan cenderung menciptakan praktik monopoli.
Menurutnya, industri perunggasan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi penopang utama penyediaan protein hewani murah bagi masyarakat melalui daging ayam broiler dan telur ayam.
“Industri perunggasan merupakan kisah sukses modernisasi pertanian dan teknologi pangan. Dalam waktu singkat ayam broiler sudah dapat dipanen dan produksi telur berjalan sangat efisien dengan dukungan teknologi pembibitan, pakan, kesehatan ternak, hingga manajemen kandang modern,” ujar Prof. Yuli dalam ulasannya terkait kondisi industri perunggasan nasional.
Ia menjelaskan, keberhasilan sistem produksi tersebut membuat harga protein hewani relatif terjangkau dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun di balik keberhasilan itu, banyak peternak rakyat justru mengalami kerugian berkepanjangan.
Prof. Yuli mengungkapkan, banyak peternak kecil terjerat utang hingga mengalami penyitaan aset kandang maupun rumah akibat usaha yang terus merugi. Kondisi tersebut disebut sebagai indikasi kuat bahwa struktur produksi dan perdagangan industri perunggasan sedang mengalami ketimpangan serius.
“Masalah utama industri perunggasan Indonesia bukan lagi sekadar teknologi produksi, melainkan struktur industrinya yang semakin terkonsentrasi sehingga mudah terjadi praktik monopoli,” katanya.
Ia menyoroti adanya konsentrasi horizontal dan vertikal yang menguntungkan kelompok usaha besar di sektor hulu, sementara peternak rakyat di hilir semakin tertekan. Perusahaan besar disebut menguasai hampir seluruh rantai usaha mulai dari pembibitan DOC (day old chick), pakan ternak, obat dan vaksin, rumah potong, distribusi, cold storage hingga retail perdagangan.
Akibat dominasi tersebut, perusahaan besar dinilai mampu mengontrol harga input produksi, pasokan DOC, distribusi, hingga mempengaruhi harga pasar ayam dan telur.
“Peternak rakyat akhirnya hanya menjadi price taker, membeli input mahal, menjual hasil murah, dan menanggung risiko terbesar,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, rencana Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin untuk mengundang investor baru di sektor hulu perunggasan turut memicu perdebatan di kalangan peternak, akademisi, dan pelaku usaha.
Prof. Yuli menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah kehadiran investor baru akan memperbaiki persaingan usaha dan memperluas akses peternak terhadap input produksi dan pasar, atau justru semakin memperkuat konsentrasi usaha dari hulu ke hilir.
Ia menegaskan pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus hadir melakukan reformasi struktur industri agar tercipta persaingan yang sehat.
Menurutnya, pembatasan integrasi vertikal perusahaan besar perlu dilakukan secara bertahap, termasuk membatasi dominasi perusahaan pembibit dalam perdagangan livebird dan memberikan alokasi pasar tertentu bagi peternak mandiri.
“Negara harus hadir karena industrinya tidak sehat. Reformasi struktur industri perunggasan mutlak dilakukan agar tercipta keadilan ekonomi bagi peternak rakyat,” tegasnya.
