Korannusantara.id, Ketapang – Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Ketapang memberikan klarifikasi terkait keluhan nelayan di Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, mengenai lambannya penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dan izin usaha perikanan.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKPP Ketapang, Uti Anwar Sanusi, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat melalaikan apalagi mempersulit pelayanan bagi para nelayan.
Menurutnya, keterlambatan yang terjadi murni disebabkan oleh dokumen persyaratan yang diajukan nelayan sering kali tidak lengkap. Faktor lain, Uti mengatakan, Kelurahan Sampit belum menandatangani surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi BBM Solar bersubsidi.
“Alasannya lambat karena persyaratan tidak lengkap. Kami tidak bisa memberikan rekomendasi jika dokumen seperti Kartu Kusuka, Kartu Pas (kecil/besar), dan surat rekomendasi dari kelurahan atau desa setempat belum terpenuhi,” ujar Uti Anwar pada Jumat (8/5/2026).
Uti menjelaskan bahwa untuk mendapatkan rekomendasi BBM, nelayan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas DKPP dengan melampirkan Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) asli dan fotokopi, KTP Nelayan, Dokumen Kapal (Pas Kecil atau Pas Besar) dan Surat Keterangan dari desa atau kelurahan setempat. Setelah berkas lengkap, petugas akan melakukan tahapan verifikasi data sebelum akhirnya surat rekomendasi diterbitkan.
“Kami ingin ini selesai secepatnya, jadi masalah utama memang ada di administrasi, “tambahnya.
Terkait keluhan kelangkaan BBM subsidi, Uti menilai penyaluran selama ini sudah tepat sasaran. Namun, ia tidak menampik adanya kendala pada besaran kuota yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah cakupan.
”Contohnya seperti dii SPBUN Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong. Selain melayani nelayan Sungai Kinjil, SPBUN tersebut juga harus membagi kuotanya hingga ke Desa Sungai Nanjung di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Penyaluran di SPBUN harus mengutamakan alokasi daerah setempat dulu sebelum dibagi ke daerah lain. Kendalanya memang pada kuota di masing-masing wilayah yang terbatas,” jelasnya.
Meski begitu, Uti mencatat adanya dampak positif dari kehadiran BBM subsidi terhadap hasil tangkapan nelayan di Ketapang. Produktivitas nelayan justru menunjukkan tren peningkatan signifikan. kontribusi BBM subsidi terhadap produksi perikanan naik dari 2 persen ke angka 5 hingga 10 persen.
“Tidak ada inflasi (pada hasil laut), bahkan hasil produksi bertambah. Yang biasanya hanya 1 ton, sekarang bisa mencapai 2 hingga 3 ton,”tutupnya.
