Jakarta — Ketua Forum Pemuda Kalimantan Barat (FPKB) Dr. Petrus, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Polda Jawa Barat dalam penanganan dugaan kasus mafia tanah dan penipuan harta benda yang saat ini masih berjalan di sejumlah wilayah hukum.
Apresiasi tersebut disampaikan Petrus pada Senin (11/5/2026). Ia menilai kerja penyidik di lapangan menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara-perkara pertanahan yang kerap bersifat kompleks dan berlarut-larut.
Sejumlah perkara yang disoroti FPKB di antaranya tercatat dalam LP/B/182/IV/2025/SPKT/POLDA JABAR dengan penyidik pembantu AIPDA Hendra Gumilar, S.H., serta Kanit Harda IPDA Niko Prima Yugesta, S.H. Selain itu, perkara Deasy dalam LP/B/1273/XII/SPKT/POLRES CIMAHI/POLDA JABAR juga menjadi perhatian.
Petrus menyebut, kasus-kasus mafia tanah kerap tidak selesai dalam waktu singkat dan bahkan melewati beberapa kali pergantian pejabat di lingkungan penegakan hukum.
“Ini persoalan yang sudah bertahun-tahun dan menjadi keresahan masyarakat. Kami tetap memberikan apresiasi kepada jajaran penyidik yang terus bekerja menangani perkara ini,” kata Petrus.
Lebih lanjut, FPKB juga memberikan rekomendasi kepada calon Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto yang saat ini disebut masih menunggu serah terima jabatan. Menurut Petrus, rekam jejak Pipit Rismanto saat bertugas di Kalimantan Barat dinilai cukup baik dalam penguatan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam memimpin Polda Jawa Barat ke depan, terutama dalam memperkuat penanganan kasus-kasus strategis seperti mafia tanah.
“Rekam jejak beliau saat bertugas di Kalimantan Barat cukup dikenal baik dalam penegakan hukum. Karena itu kami berharap beliau dapat melanjutkan kinerja yang lebih baik di Jawa Barat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, FPKB juga merekomendasikan agar penyidik yang menangani perkara-perkara kompleks seperti mafia tanah dapat diberikan penguatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan.
“Penyidik yang bekerja di lapangan dengan kasus seperti ini layak mendapatkan pengembangan kapasitas, salah satunya melalui pendidikan seperti Sekolah Perwira,” kata Petrus.
FPKB berharap penanganan kasus mafia tanah di Jawa Barat dapat terus berjalan profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
