Korannusantara.id – Jakarta, Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan dalam diskusi nasional bertajuk “Manajemen Krisis di Tengah Ketidakpastian Global” yang digelar Program Doktor Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Selasa (5/5).
Forum akademik ini menghadirkan tokoh nasional Dahlan Iskan sebagai pembicara utama, serta pandangan kritis dari Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini.
Dalam diskusi tersebut, proyek IKN dibahas sebagai bagian dari tantangan manajemen krisis kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas investasi negara di tengah tekanan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Didik J. Rachbini menilai proyek IKN berisiko menjadi beban fiskal apabila tidak segera diikuti langkah strategis untuk menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru. Menurutnya, aset negara yang telah dibangun harus diselamatkan agar tidak berujung menjadi proyek yang minim manfaat.
Ia menawarkan gagasan agar IKN dikembangkan sebagai kawasan pendidikan tinggi nasional, dengan mendorong sedikitnya 10 perguruan tinggi negeri besar membuka kampus cabang di kawasan tersebut, seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, hingga Universitas Brawijaya.
“Jika setiap kampus menerima sekitar 5.000 mahasiswa per tahun, dalam empat tahun bisa terbentuk populasi baru hingga 200 ribu orang. Ini menjadi critical mass untuk menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menurut Didik, kehadiran kampus akan memicu efek berganda berupa pertumbuhan sektor kuliner, transportasi, hunian mahasiswa, hingga lahirnya pusat riset dan inovasi berbasis teknologi di IKN.
Sementara itu, Dahlan Iskan menyoroti besarnya investasi yang telah digelontorkan untuk pembangunan IKN, namun belum menunjukkan hasil ekonomi yang sebanding.
Ia mengingatkan pentingnya prinsip Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yakni ukuran efektivitas investasi terhadap output ekonomi yang dihasilkan.
“Pertanyaannya sekarang, dari investasi sebesar itu, apa yang sudah kita hasilkan? Secara ekonomi, belum terlihat output yang jelas,” kata Dahlan.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah proyek infrastruktur lain yang dinilai belum optimal pemanfaatannya, seperti Bandara Internasional Kertajati.
Sebagai alternatif, Dahlan mengusulkan agar bandara di kawasan IKN dapat dialihfungsikan menjadi bandara militer agar aset yang sudah terbangun memiliki utilitas yang lebih jelas sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Meski menyampaikan kritik, baik Dahlan maupun Didik sepakat bahwa jalan terbaik saat ini bukan menghentikan proyek, melainkan mengoptimalkan aset yang telah berdiri dengan kebijakan inovatif, terukur, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi negara.
