JAKARTA– Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah berani untuk memutus rantai dominasi kaum elitis di pemerintahan.
Eksponen aktivis GMNI Samuel Tampubolon menyebut keputusan ini sebagai pesan politik bahwa negara kini mulai memberikan ruang bagi figur yang lahir dari rahim perjuangan rakyat bukan sekadar hasil kompromi kekuasaan.
Samuel menegaskan hadirnya Jumhur Hidayat menjadi angin segar sekaligus koreksi bagi sistem pemerintahan yang selama ini dinilai terlalu didominasi kelompok yang jauh dari persoalan akar rumput.
Sebagai tokoh yang besar dari gerakan buruh dan aktivisme demokrasi Jumhur dianggap memahami secara utuh persoalan ketimpangan ekonomi serta eksploitasi sumber daya yang selama ini sering mengabaikan keselamatan rakyat demi kepentingan modal.
Menurut Samuel sektor lingkungan hidup yang kini dipimpin Jumhur adalah wilayah strategis yang selama ini menjadi medan tempur antara kepentingan rakyat dan oligarki ekonomi.
Ia berpendapat bahwa kerusakan lingkungan yang masif terjadi bukan karena lemahnya aturan melainkan karena negara seringkali kalah saat berhadapan dengan kepentingan pemilik modal besar sehingga dibutuhkan figur dengan keberanian ideologis untuk melawannya.
Publik menaruh harapan besar agar kepemimpinan ini menjadi titik balik lahirnya kebijakan lingkungan yang progresif berdaulat dan tidak bisa didikte oleh kelompok kepentingan manapun.
Samuel memandang masuknya Jumhur ke dalam jajaran kabinet membuktikan bahwa idealisme tetap bisa hidup meski berada di dalam pusaran kekuasaan sekaligus menjadi alarm bahwa pemerintahan ke depan harus lebih berani menghadirkan politik keberpihakan.
Masuknya tokoh perlawanan ke dalam sistem pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan simbolik bagi dunia aktivisme.
Perjalanan Jumhur dari ruang perlawanan jalanan menuju panggung kabinet membuktikan bahwa sejarah perjuangan tetap mampu menemukan jalannya di tengah kerasnya arus pragmatisme politik nasional.
