Korannusantara.id – Medan, Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Medan, Rabu (22/4/2026).
Kehadiran Bupati Labusel menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan arah pembangunan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan merata, terarah, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
Dalam forum strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mencatatkan capaian membanggakan. Bupati Fery menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi aktif dalam penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemulihan pascabencana alam yang terjadi pada tahun 2026, sekaligus mencerminkan solidaritas antardaerah dalam menghadapi situasi darurat.
Kegiatan Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Surya, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti tren positif pembangunan di Sumatera Utara. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu terus diperkuat ke depan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat hingga ke tingkat paling bawah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Ketepatan data, menurutnya, menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyatukan visi pembangunan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu merumuskan arah pembangunan yang terintegrasi, sekaligus menyerap aspirasi daerah dalam satu kerangka kebijakan yang selaras dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
( Irfan )
