Korannusantara.id, Jakarta – Analis kebijakan publik dan politik nasional sekaligus Ketua Indonesia Youth Epicentrum mengajak semua pihak menghentikan polemik terkait potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). Kami dari organinasi IYE atau Pusat Perkumpulan Pemuda Indonesia mengajak semua elemen masyarakat menjaga kerukunan dan persatuan nasional ditengah situasi geopolitik global yang tak menentu saat ini.
“Sebagai organiasi kepemudaan Indonesia yang mengimpun berbagai latar belakang suku, adat, ras dan agama kami meyakini bahwa sebagai seorang negarawan, tokoh bangsa dan tokoh pluralisme yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan Bapak Jusuf Kalla perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh secara objektif, kontruktif, dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif. Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada narasi sesat, upaya penggiringan opini liar dan framing negatif yang menyimpang dari maksud aslinya,” ujar Nasky dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, pada Senin (20/4/2026).
Alumun INDEF School Of Political Economy Jakarta itu mengatakan sejarah perjalanan bangsa seharusnya diletakkan sebagai sumber kearifan dan kebijaksanaan. Nasky menyebut semua pihak harus mengambil hikmah dari setiap peristiwa masa lalu.
“Dalam menjaga suasana stabilitas kerukunan dalam merawat persatuan bangsa yang kondusif, Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan narasi dan diksi rasionalitas yang menyejukkan dan mempersatukan keberagaman. Kedewasaan kita dalam berbangsa tercermin dari kemampuan kita mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian,” jelas Nasky.
Oleh karena itu, Penulis buku “Politik Kaum Muda: Anak Muda dan Perubahan”, ini mengimbau masyarakat mengedepankan prasangka baik dan klarifikasi terkait informasi yang beredar. Dia meminta masyarakat tak mudah terprovokasi.
“Ia mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap informasi yang beredar. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas,” tegasnya.
Selain itu, Ia meminta masyarakat menghentikan polemik terkait potongan ucapan Pak JK. Dia mengatakan perdebatan panjang malah tidak produktif dan kontruktif dalam menilai persoalan secara menyeluruh.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan yang berlarut-larut di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat beragama yang telah kita bangun bersama. Mari kita tutup celah adu domba dan kembali fokus pada agenda kebangsaan yang lebih strategis dalam mengawal dan mendukung kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo dalam mewujudkan asta cita nya kepada masyarakat,” ungkapnya.
Penjelasan JK
JK menegaskan dirinya tidak pernah berniat menista agama terkait pernyataannya dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM). JK menyebut apa yang disampaikannya justru bertujuan untuk mendorong perdamaian, bukan memecah belah.
Hal itu disampaikan JK dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4). Dia menjelaskan ceramah tersebut mengangkat tema perdamaian dan membahas berbagai konflik, termasuk yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.
“Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian satu-dua menit, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain Ambon-Poso,” kata JK.
JK menyebut bagian yang dipersoalkan publik hanya potongan kecil dari keseluruhan materi. Dia mengaku hanya menyinggung konflik berlatar agama selama satu hingga dua menit dalam ceramah tersebut.
“Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya bicara kejadian konflik, bagaimana orang menggunakan agama untuk berperang,” ujarnya.
Menurut JK, banyak pihak yang merasa tindakannya dibenarkan oleh agama dalam konflik di Poso dan Ambon. Dia menyebut persepsi seperti itulah yang kemudian memperparah konflik hingga menelan ribuan korban jiwa.
“Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan,” ujarnya. (red)
