Korannusantara.id, Jakarta – Analis kebijakan publik dan politik nasional sekaligus Ketua Indonesia Youth Epicentrum, Nasky Putra Tandjung, menekankan pentingnya sinkronisasi dan akselerasi peran Polri dalam mengawal program Asta Cita pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran hukum Polri dalam mendukung transformasi hukum nasional dan mewujudkan program Asta Cita pemerintahan Presiden Republik Indonesia dalam sistem hukum yang berkeadilan, humanis, dan akuntabel,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (17/4/2026).
Penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata dan Dedikasi untuk Masyarakat itu menyampaikan, Rakernis Divkum Polri yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4/2026), diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan wawasan anggota Polri, khususnya di fungsi Divkum dan Bidkum di seluruh wilayah.
“Seluruh anggota Polri, khususnya di Divkum dan Bidkum, harus mampu mengimbangi dinamika tersebut dengan tetap profesional serta meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, transformasi hukum nasional merupakan bagian dari agenda besar untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, serta reformasi hukum dan birokrasi. Karena itu, diperlukan sinergi lintas lembaga, termasuk antara Polri, Kejaksaan, dan kementerian terkait.
“Hukum yang modern harus didukung oleh sistem yang cerdas, tetapi tetap berlandaskan nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia,” jelas alumnus Indef School of Political Economy Jakarta tersebut.
Founder Nasky Milenial Center itu juga menegaskan pentingnya peran Divkum Polri dalam mendukung terwujudnya Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurutnya, Institusi Polri di bawah komando Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, melalui Divkum Polri yang dipimpin Kadivkum Irjen Pol Agus Nugroho, harus mampu memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
“Polri memiliki posisi kunci dalam sistem pembangunan negara hukum sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum secara Presisi. Kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh profesionalitas, transparansi, serta penghormatan terhadap prinsip due process of law,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum dalam arti represif, tetapi juga sebagai representasi negara hukum yang hadir langsung di tengah masyarakat.
“Di sinilah hukum dirasakan, diuji, dan dinilai oleh publik,” pungkasnya. (red)
