Korannusantara.id – Opini, Dies Natalis ke-72 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) seharusnya menjadi ruang kontemplasi yang sakral. Namun, realitas justru menghadirkan ironi: momentum ini berubah menjadi panggung yang menyesakkan. Alih-alih merayakan persatuan dan kemajuan ideologis, organisasi justru disuguhi perpecahan yang berlarut-larut.
Perpecahan tersebut bukan lahir dari dialektika pemikiran yang sehat, melainkan dari syahwat politik segelintir elite organisasi yang lebih mendambakan kedekatan dengan kekuasaan daripada kesetiaan pada garis perjuangan kaum Marhaen.
Upaya penyatuan yang kerap digembar-gemborkan hingga kini belum juga menemukan bentuk nyata. Ego sektoral dan kepentingan sempit masih ditempatkan di atas kebutuhan objektif organisasi. Akibatnya, GMNI mengalami kemunduran dalam berbagai aspek, terjebak dalam siklus kesalahan yang berulang tanpa menghasilkan program konkret sebagai pedoman gerakan nasional.
Arah politik organisasi pun cenderung pragmatis. Kepemimpinan pusat lebih sering tampil seremonial, menjadikan organisasi sekadar alat legitimasi di hadapan rezim. Fenomena impotensi intelektual dan euforia pragmatis ini semakin menjauhkan GMNI dari tugas historisnya sebagai kekuatan politik revolusioner.
Alih-alih menjadi pelopor emansipasi sosial, organisasi justru terjebak sebagai komunitas sektoral yang sibuk dengan konflik internal. Kritik tajam patut diarahkan kepada kepemimpinan nasional yang kehilangan orientasi ideologis. Struktur organisasi kerap hanya menjadi formalitas tanpa aksi nyata, sementara pengambilan keputusan lebih didasarkan pada kehendak individu daripada keterpaduan kolektif.
Praktik politik personal yang mengemuka telah menciptakan jurang antara pusat dan basis. Kepemimpinan yang seharusnya menjadi komando perjuangan justru sering abai terhadap tuntutan historis organisasi, demi menjaga kenyamanan pribadi.
Di tengah kondisi ekonomi-politik Indonesia yang semakin didominasi modal asing dan kebijakan yang merugikan rakyat, GMNI semestinya kembali pada khitah Manifesto Politiknya. Kebijakan liberalisasi dan deregulasi yang terus didorong pemerintah kerap berujung pada perampasan hak agraria serta kriminalisasi terhadap petani miskin.
Dalam konteks ini, GMNI harus hadir sebagai corong pengetahuan sosialisme sekaligus motor penggerak massa Marhaen. Organisasi tidak boleh terjebak dalam sterilitas gerakan. Sebaliknya, api perjuangan harus terus dinyalakan agar semangat Marhaenisme tetap murni, sebagaimana diwariskan oleh Soekarno.
Ke depan, arah politik GMNI harus berpijak pada kesatuan teori dan praktik (praksis). Setiap langkah organisasi mesti berlandaskan pemahaman ideologis yang relevan dengan perkembangan zaman. Dibutuhkan langkah “jebol-bangun” organisasi secara revolusioner guna menyusun ulang struktur, program, dan metode perjuangan yang lebih inklusif dan progresif.
Persatuan tidak akan pernah terwujud selama elite organisasi masih bersembunyi di balik formalitas tanpa substansi. Hanya dengan membersihkan diri dari anasir karierisme dan reformisme semu, GMNI dapat kembali menjadi alat perjuangan yang efektif bagi kaum tertindas.
Menyongsong usia ke-72, sudah saatnya dualisme dan perpecahan diakhiri melalui dialektika organisasi yang sehat. Kepemimpinan nasional harus dimaknai sebagai kesatuan tindakan dari pusat hingga basis, bukan sekadar hirarki kekuasaan.
Selain itu, pembangunan kembali media propaganda menjadi penting sebagai ruang ekspresi pemikiran kritis untuk melawan narasi kapitalisme-imperialisme yang kian masif. Jangan biarkan Dies Natalis hanya menjadi seremoni rutin. Jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk membongkar hambatan internal dan membangun kembali kejayaan GMNI.
Kita menuntut persatuan yang murni—persatuan yang lahir dari kesamaan ideologi dan semangat untuk menghancurkan sistem neokolonialisme yang masih membelenggu bangsa ini.
