Korannusantara.id – Padangsidimpuan, Puluhan pekerja bangunan yang terlibat dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Sidimpuan Selatan, melakukan aksi demo pada Selasa (17/3/2026) sore hingga malam.
Protes ini berlanjut hingga sore hari ini (18/3/2026), dengan tuntutan utama agar upah atau gaji mereka yang belum dibayar oleh pihak developer/kontraktor segera dipenuhi.
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh keluhan para pekerja yang belum menerima gaji mereka sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati.
Menurut penuturan beberapa pekerja yang enggan disebutkan identitasnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang sudah menerima pembayaran upah, sementara sebagian besar masih belum menerima hak mereka.
“Sekitar 11 pekerja sudah menerima sebagian dari gaji mereka, namun itu pun tidak sesuai dengan jumlah penuh yang seharusnya mereka terima. Sementara itu, puluhan pekerja lainnya belum sama sekali dibayar,” ungkap salah seorang pekerja yang turut dalam aksi tersebut.
Dalam aksi yang terus berlangsung, para pekerja menuntut agar pihak developer segera membayar sisa upah mereka.
Selain keterlambatan pembayaran yang sudah melewati dua hari, para pekerja juga menyoroti waktu yang semakin mendesak karena mendekati Hari Raya Idul Fitri.
Kebutuhan keluarga mereka pun semakin mendesak menjelang hari besar tersebut.
“Gaji kami belum dibayarkan, ada teman yang hanya menerima upah untuk 3 hari kerja, ada yang untuk 4 hari kerja. Parahnya, ada yang bekerja selama 30 hari tetapi belum dibayar sama sekali. Lebih banyak lagi yang belum menerima upah dari pihak developer,” ujar salah satu pekerja yang terlibat dalam aksi.
Sampai saat berita ini diturunkan, pihak developer atau kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut masih belum dapat dihubungi atau ditemui oleh awak media untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah pekerja, sore ini telah dilakukan mediasi antara pihak pekerja dan pihak developer/kontraktor.
Namun, mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang pasti mengenai pembayaran upah, dan tidak ada kesepakatan tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Para pekerja menyatakan bahwa mereka akan terus menggelar aksi protes hingga gaji mereka dibayar sesuai dengan hak yang seharusnya mereka terima.
Para pekerja juga mengkhawatirkan bahwa ketegangan ini bisa memicu tindakan anarkis jika tidak segera diselesaikan.
Kondisi yang semakin memanas ini memunculkan kekhawatiran akan potensi terjadinya eskalasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan terjadinya aksi anarkis yang dapat merusak suasana di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Pihak berwenang diharapkan segera turun tangan untuk menengahi masalah ini agar tidak meluas dan menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar di masyarakat.
Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak developer atau kontraktor terkait kelanjutan permasalahan ini.
(Aulia Harahap)
