Korannusantara.id – Padangsidimpuan, Jaringan Sosial Indonesia Gerakan Reformasi Independen Bersatu (JSI-GRIB) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 9 Maret 2026, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara melakukan audit terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Koordinator aksi, Marahalim Harahap, mengatakan demonstrasi dilakukan di dua lokasi berbeda di Kota Padangsidimpuan.
Aksi ini bertujuan menyampaikan tuntutan agar BPK melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah di wilayah tersebut.
“Ada dua titik tempat berlangsungnya aksi kami hari ini, pertama di Kantor Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan dan kedua di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan Hotel Mega Permata,” ujar Marahalim dalam keterangannya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, massa JSI-GRIB menyampaikan tiga tuntutan utama kepada BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Pertama, mereka meminta BPK melakukan audit total terhadap seluruh pekerjaan proyek di Tapanuli Selatan.
Menurut mereka, terdapat dugaan praktik pungutan fee proyek hingga 25 persen yang diduga melibatkan mafia proyek.
Kedua, massa meminta BPK memeriksa sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang berada di bawah pengawasan Andre Agusman, Kepala Bidang Bina Marga II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
Beberapa proyek yang diminta untuk diaudit antara lain pembangunan Jembatan Desa Bulu Parapat di Kecamatan Angkola Selatan dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp1,2 miliar, pembangunan Jembatan Desa Gunung Baringin Mosa di Angkola Selatan dengan pagu Rp2,4 miliar, peningkatan Jalan Sisundung–Tandihat di Kecamatan Angkola Barat dengan pagu Rp2,7 miliar, serta peningkatan jalan simpang jalan nasional di Desa Sibakkua, Angkola Barat, dengan pagu sekitar Rp1 miliar.
Ketiga, massa aksi meminta BPK Sumatera Utara tetap independen dalam menjalankan pemeriksaan.
Mereka meminta agar auditor tidak menerima arahan ataupun rekomendasi dari pihak tertentu terkait proyek mana saja yang akan diperiksa.
“BPK harus bekerja secara independen dan tidak menerima arahan dari pihak manapun terkait penentuan proyek yang akan diaudit,” kata Marahalim.
Di akhir aksi, perwakilan BPK yang tengah bertugas di Kota Padangsidimpuan menerima dokumen pernyataan sikap dari massa aksi.
Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan BPK Perwakilan Sumatera Utara di Medan.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib.
(Rahmad Ramadan)
