Korannusantara.id – Jakarta, Peneliti dari LexPol Institute, Mhd. Isnen Harahap, menilai klarifikasi yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait polemik pernyataan stok bahan bakar minyak (BBM) sekitar 20 hari merupakan langkah tepat dan menunjukkan kepemimpinan yang transparan dalam mengelola sektor energi nasional.
Isnen mengatakan, dalam politik kebijakan energi, keberanian pejabat publik untuk menyampaikan kondisi riil cadangan energi justru menjadi indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang terbuka. Menurutnya, apa yang disampaikan Bahlil harus dibaca sebagai upaya membangun kesadaran publik terhadap pentingnya ketahanan energi nasional, bukan sebagai sinyal krisis.
“Dalam perspektif kebijakan publik, transparansi adalah fondasi kepercayaan. Menteri Bahlil tidak sedang menciptakan kepanikan, melainkan membuka realitas sistem energi kita agar publik memahami bahwa ketahanan energi bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal manajemen cadangan dan distribusi,” ujar Isnen.
Ia menjelaskan bahwa angka sekitar 20 hari yang disebutkan dalam konteks cadangan BBM sebenarnya merupakan parameter teknis dalam sistem logistik energi modern yang mengacu pada kapasitas buffer stock nasional. Sistem tersebut tidak berdiri sendiri karena pasokan BBM terus bergerak melalui produksi domestik, impor, serta distribusi dari kilang dan terminal penyimpanan.
Menurut Isnen, polemik yang muncul justru menunjukkan masih rendahnya literasi kebijakan energi di ruang publik. Karena itu, ia menilai klarifikasi yang dilakukan Bahlil menjadi penting untuk mengoreksi persepsi bahwa stok energi bersifat statis.
“Cadangan energi itu dinamis. Setiap hari ada suplai yang masuk dan ada distribusi yang keluar. Karena itu, publik tidak boleh memaknai angka 20 hari sebagai ancaman kehabisan BBM. Justru yang perlu dilihat adalah bagaimana pemerintah menjaga sistem distribusi tetap stabil,” katanya.
Isnen juga menilai kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memperlihatkan pendekatan politik energi yang lebih terbuka dibandingkan pola komunikasi lama yang cenderung defensif.
Menurutnya, keberanian menjelaskan kondisi riil energi nasional merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran strategis masyarakat terhadap tantangan ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga minyak dunia, serta ketergantungan impor yang masih cukup besar.
“Dalam politik energi, transparansi justru memperkuat legitimasi pemerintah. Ketika publik memahami bagaimana sistem energi bekerja, maka kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah juga meningkat,” jelasnya.
Lebih jauh, Isnen menilai polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat agenda besar ketahanan energi nasional, termasuk peningkatan kapasitas penyimpanan BBM, diversifikasi sumber energi, serta percepatan pembangunan infrastruktur energi di berbagai wilayah.
Ia menegaskan bahwa keberanian pemerintah menjelaskan kondisi riil energi tidak boleh dipelintir sebagai kelemahan, melainkan harus dipahami sebagai langkah politik yang bertanggung jawab.
“Yang dilakukan Menteri Bahlil adalah membangun politik energi yang jujur kepada publik. Dalam demokrasi modern, kejujuran kebijakan justru lebih penting daripada menciptakan ilusi stabilitas,” tegas Isnen.
Karena itu, ia mengajak publik untuk melihat klarifikasi tersebut secara objektif dan tidak terjebak pada narasi kepanikan yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi energi nasional.
“Ketahanan energi bukan hanya soal cadangan fisik, tetapi juga soal stabilitas persepsi publik. Klarifikasi pemerintah harus dipahami sebagai upaya menjaga keduanya secara bersamaan,” pungkasnya.
