Korannusantara.id – Jakarta, Kasus viral yang bermula dari unggahan media sosial seorang alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS masih menjadi sorotan publik.
Unggahan tersebut memicu polemik setelah DS menyatakan kebanggaannya karena anaknya berkewarganegaraan Inggris serta keengganannya membawa sang anak menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Gelombang kekecewaan warganet belum mereda meskipun suami DS, AP yang juga merupakan penerima beasiswa LPDP menyatakan komitmen untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa LPDP senilai miliaran rupiah yang telah diterimanya.
Reaksi publik dinilai wajar, mengingat dana LPDP bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Polemik ini pun menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk dari panggung politik nasional.
Salah satunya datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senator asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Ia menyoroti kembali regulasi yang sempat menuai perdebatan publik, yakni diperbolehkannya alumni LPDP bekerja di luar negeri.
Menurut Lia, kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri melalui beasiswa LPDP merupakan strategi negara untuk membentuk karakter mahasiswa Indonesia agar tangguh, adaptif, serta terbuka terhadap dinamika global. Namun, tujuan tersebut tidak seharusnya disamakan dengan orientasi hidup dan karier permanen di luar negeri.
“Beasiswa LPDP adalah impian banyak mahasiswa. Wajar jika studi ke luar negeri dimaknai sebagai proses pembentukan karakter—bagaimana bertahan hidup, beradaptasi sebagai minoritas, serta menjadi pribadi yang inventif di tengah mayoritas,” ujar Lia, Senin (24/2/2026).
Ia mengungkapkan, pandangan tersebut telah beberapa kali disampaikannya dalam forum akademik. Sepanjang 2024, Lia tercatat menjadi narasumber dalam sejumlah webinar terkait LPDP, di antaranya bersama Yayasan Pandara pada Juni 2024 dan Pemuda Pelopor Nasional pada Desember 2024.
Lebih lanjut, Lia menilai pengalaman sebagai minoritas di lingkungan internasional memberikan pembelajaran sosial yang sangat berharga, mulai dari ketahanan mental hingga kemampuan membaca perubahan global. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tujuan utama beasiswa LPDP bukan untuk mendorong alumni menetap di luar negeri.
“Setelah lulus, seharusnya fokus kembali ke dalam negeri untuk mewariskan ilmu, jejaring, dan semangat kepada generasi di bawahnya,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa dana LPDP berasal dari publik, sehingga manfaatnya harus kembali kepada bangsa dan negara. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan peluang pengabdian yang luas.
“Dana ini milik rakyat. Maka pengabdiannya pun harus kembali kepada negara. Banyak keberkahan dan kemanfaatan yang bisa diraih jika kita membangun negeri sendiri,” tuturnya.
Sebagai anak bangsa, Lia juga mengingatkan pentingnya tidak melupakan jasa tanah kelahiran.
“Kita bisa sekolah, tumbuh, dan hidup merdeka hingga hari ini karena tanah kelahiran kita. Karena keluarga, lingkungan, dan sistem pendidikan yang membesarkan kita. Hal ini jangan dinafikan,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Lia menilai bahwa narasi yang memberi ruang terlalu longgar bagi alumni LPDP untuk bekerja di luar negeri berpotensi menggeser orientasi pengabdian. Padahal, Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia unggul yang telah ditempa melalui pendidikan global untuk membangun bangsa dari dalam negeri.
